Kompas.com - 14/06/2018, 16:35 WIB

NEW YORK, KOMPAS.com - Rusia mengatakan, Dewan Keamanan PBB seharusnya mempertimbangkan untuk mencabut sanksi internasional bagi Korea Utara (Korut).

Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, sebagaimana diwartakan AFP via FirstPost Kamis (14/6/2018).

Sepanjang 2017, dewan keamanan PBB telah mengeluarkan tiga jenis sanksi ekonomi kepada Korut setelah melakukan uji coba senjata nuklir dan rudal balistik.

Baca juga: Dianggap Merangkul Korut, Perancis Pertanyakan Kebijakan Trump

Nebenzia menjelaskan, usulan pencabutan sanksi bisa dipertimbangkan mengingat Korut sudah menunjukkan iktikad baik untuk denuklirisasi.

"Saya pikir harus ada aksi timbal balik, dua arah. Tentu, pihak lain harus punya keberanian juga untuk melangkah maju," kata Nebenzia.

Komentar Nebenzia mendukung pernyataan China yang pada Selasa (12/6/2018) mengusulkan adanya pengurangan sanksi kepada Pyongyang.

AFP mewartakan, banyak diplomat memuji langkah PBB yang menaikkan tekanan sehingga Pemimpin Korut, Kim Jong Un, menawarkan perundingan.

Pertemuan itu kemudian terjadi antara dia dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Hotel Capella, Singapura, pada Selasa.

Nebenzia, yang menjabat sebagai presiden dewan untuk Juni berujar, dia belum mengatur pertemuan membahas hasil pertemuan Trump dan Kim.

"Bakal sangat menarik untuk mendengarkan pernyataan mereka yang terlibat langsung dalam pertemuan tersebut," kata Nebenzia.

Ketua Komite Sanksi DK PBB, Karel van Oosterom, menyatakan sampai ada diskusi lebih lanjut, sanksi terhadap Korut bakal tetap digalakkan.

"Kami akan melanjutkan tekanan terkuat melalui implementasi secara penuh dari sanksi itu," kata Duta Besar Belanda untuk PBB tersebut.

Sebelumnya, Trump dan Kim menandatangani dokumen yang diklaim sangat "komprehensif" berisi empat poin kesepakatan.

Antara lain, AS dan Korut bakal membangun hubungan dan menciptakan perdamaian melalui denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.

Trump lalu memutuskan bakal menghentikan latihan militer gabungan antara AS dengan Korea Selatan (Korsel) yang biasanya digelar tahunan.

Dalam penilaian presiden 71 tahun itu, selain mahal, latihan berkode Foal Eagle dan Key Resolve itu juga cenderung provokatif.

Baca juga: China Usulkan Pengurangan Sanksi Internasional terhadap Korut

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber FirstPost
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.