Melihat Kembali Perjalanan Program Senjata Nuklir Korea Utara

SINGAPURA, KOMPAS.com — Denuklirisasi diperkirakan menjadi agenda utama pada pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada Selasa (12/6/201).

Sebelum melangsungkan pertemuan bilateral, AS menekankan agar Korut menyerahkan senjata nuklirnya secara penuh, terverifikasi, dan tidak dapat dikembalikan.

Lalu, kapan masalah nuklir di Semenanjung Korea muncul yang kemudian menjadi perhatian dunia?

Isu nuklir di Semenanjung Korea muncul pada awal 1990-an ketika AS menduga Korut memiliki fasilitas pengembangan senjata nuklir. Tudingan itu berdasarkan pantauan satelit informasi.

Baca juga: Trump Yakin Pertemuan dengan Kim Akan Berhasil Luar Biasa

Namun, Korut menyangkal tuduhan tersebut dengan menyatakan tidak memiliki perhatian atau kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir.

Pemerintah Korut juga mengkritik AS yang menempatkan senjata nuklir di Korea Selatan sehingga mengancam keamanan negaranya.

Kemudian, pada Mei 1992 hingga Februari 1992, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) melakukan inspeksi ke Korut.

Pada Oktober 1994, Korut sepakat untuk membekukan program nuklirnya di bawah naungan Framework Agreement di Geneva.

Sebagai gantinya, Korut memperoleh pembangunan reaktor air dan bahan bakar minyak yang disediakan oleh Organisasi Pengembangan Energi Semenanjung Korea pimpinan AS.

Pembangunan tersebut sekaligus untuk menutupi kekurangan listrik di negara tertutup itu karena penangguhan rencana nuklirnya.

Baca juga: Pengawas Nuklir PBB Siap Lakukan Inspeksi ke Korea Utara

Pada Desember 2002, AS menghentikan pengiriman minyak ke Korut setelah dua bulan sebelumnya negara itu mengaku sedang menjalan program untuk pengayaan uranium.

Korut meresponsnya dengan mengklaim punya hak mengembangkan senjata nuklir dan senjata lain yang lebih kuat.

Korut mengumumkan berakhirnya program penangguhan nuklir dan memulai kembali fasilitas tersebut yang digunakan untuk menghasilkan listrik.

Pada Januari 2003, Korut menarik diri dari kesepakatan, kemudian Pemerintah China mengadakan pembicaraan enam negara yang melibatkan Korut, AS, Korea Selatan, Rusia, dan Jepang.

Pada 19 September 2005, enam negara dengan suara bulat menegaskan kembali denuklirisasi yang dapat diverifikasi dengan cara damai.