Kompas.com - 06/06/2018, 21:32 WIB

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - PBB telah menandatangani kesepakatan dengan Myanmar yang akan memberikan akses kepada organisasi tersebut untuk menuju pusat krisis Rohingya di negara bagian Rakhine yang selama ini tertutup bagi orang luar.

Perjanjian tersebut juga memuat rincian mengenai bagaimana memulai kembali jalannya rencana pemulangan para pengungsi Rohingya dari Bangladesh yang selama ini terhenti.

PBB menambahkan, sejumlah rincian nyata juga telah diputuskan dalam sebuah kerangka kerja baru yang akhirnya ditandatangani kedua pihak setelah dilakukan penyusunan rancangan selama berbulan-bulan.

Lembaga-lembaga PBB akan mengawali penilaian di negara bagian Rakhine yang akhirnya terbuka bagi mereka.

"Hasil kerja sejauh ini pada akhirnya berhasil membuka pintu," kata koordinator penduduk Myanmar PBB, Knut Ostby kepada AFP, Rabu (6/6/2018).

Baca juga: Aung San Suu Kyi Izinkan PBB Masuk ke Rakhine

Kendati demikian Ostby mengaku tak bisa memastikan sejauh mana dan di wilayah mana saja akses tersebut akan diberikan kepada PBB.

Perwakilan Myanmar untuk Badan Pengungsi PBB, Giuseppe De Vincentiis mengharapkan, mereka dapat memulai sesegera mungkin agar tahap penilaian awal dapat selesai secepatnya.

De Vincentiis menegaskan, situasi di Rakhine maupun Myanmar saat ini belum kondusif untuk proses repatriasi. Pemulangan pengungsi dalam skala besar pun masih jauh dari rencana.

"Walau demikian diharapkan dengan kesepakatan ini, akhirnya akan memberikan para pengungsi pengetahuan dan pemahaman seluas-luasnya terkait situasi di kampung halaman mereka."

"Sehingga mereka bisa memutuskan akan kembali atau tidak," kata De Vincentiis.

Sementara itu, kelompok hak asasi manusia memandang kesepakatan baru antara PBB dengan Myanmar tersebut tidak akan mampu membuat perubahan besar.

Baca juga: Myanmar Klaim Puluhan Warga Rohingya Bersedia Kembali Sukarela

Kecuali negara bagian Rakhine dibuka kepada pemantau independen dan mengambil langkah signifikan dengan memberi kewarganegaraan oenuh kepada Rohingya.

"Jika perjanjian ini dapat membantu membuka akses PBB ke wilayah yang telah diblokir maka hal itu bagus, tetapi tidak mewakili perubahan mendasar di lapangan," kata Matthew Smith dari LSM Fortify Rights.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber AFP
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.