NATO: Qatar Tak Bisa Menjadi Anggota

BRUSSELS, KOMPAS.com - Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) secara resmi menyebut Qatar tidak bisa menjadi anggota.

Keputusan NATO itu merespon Menteri Pertahanan Qatar, Khalid bin Mohammed Al-Attiyah, yang berkata ambisi jangka panjang negaranya masuk ke lingkaran NATO.

Diberitakan AFP Rabu (6/6/2018), pejabat anonim NATO berujar, Qatar tak memenuhi syarat jika mengacu pada Artikel 10 Perjanjian Washington.

Baca juga: Qatar Ungkap Ambisi Menjadi Anggota NATO

Dalam pasal tersebut, disebutkan yang berhak untuk menjadi anggota NATO adalah negara yang masuk dalam Benua Eropa.

"Namun, kami memandang Qatar sebagai rekan jangka panjang sekaligus yang paling berharga," demikian keterangan pejabat NATO itu.

Sebelumnya, Al-Attiyah menyampaikan ambisi masuk dalam aliansi pertahanan 29 negara itu dalam peringatan setahun blokade yang diterima Qatar dari negara Teluk lainnya.

Pada 5 Juni 2017, negara Teluk yang dipimpin Arab Saudi menutup Qatar dari darat, laut, dan udara karena dituding mendukung terorisme.

"Qatar saat ini telah menjadi salah satu negara paling penting di wilayah Teluk dalam hal kualitas persenjataannya," kata Al-Attiyah.

Jika visi mereka semakin jelas, dia berujar Doha bisa menjadi tuan rumah bagi unit NATO yang lain, atau salah satu pusat khusus aliansi.

Kualitas yang dimaksud Al-Attiyah adalah rencana pembelian sistem rudal S-400 dari Rusia yang sempat mencuat Januari lalu.

Rencana pembelian sistem dengan kode NATO SA-21 Growler itu ditentang keras oleh Saudi yang menganggap sebagai ancaman bagi kedaulatannya.

Raja Saudi Salman bin Abdulaziz berujar dia bakal melakukan segala cara untuk melenyapkan S-400 jika jadi dibeli Qatar.

"Termasuk dengan mengerahkan kekuatan militer," ujar Raja Salman dalam suratnya kepada Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Baca juga: Saudi Ancam Kerahkan Militer jika Qatar Beli Sistem Rudal S-400