PM Israel: Rencana Pengayaan Uranium Iran Bertujuan Menghancurkan Israel

PARIS, KOMPAS.com - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, merespon kabar rencana Iran untuk meningkatkan kapasitas pengayaan uranium mereka.

Dilansir AFP dan Times of Israel Selasa (5/6/2018), Netanyahu berkata pengayaan uranium itu bertujuan membuat bom nuklir.

Dalam sebuah video setibanya di Paris, Perancis, Netanyahu berujar Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut Israel sebagai "kanker yang harus dimusnahkan dari Timur Tengah".

Baca juga: Pemimpin Tertinggi Iran Perintahkan Peningkatan Kapasitas Pengayaan Uranium

"Beberapa hari sebelumnya, Ayatollah Khamenei menyatakan keinginannya untuk menghancurkan Israel," ujar Netanyahu dalam video itu.

Khamenei, lanjut Netanyahu, menjelaskan dengan gamblang bagaimana tepatnya dia bakal merealisasikan keinginan tersebut.

Yakni dengan melakukan pengayaan uranium tak terbatas yang bertujuan untuk membuat bom nuklir. PM yang akrab dipanggil Bibi itu mengaku tidak terkejut dengan rencana Iran.

"Karena itu, kami tidak akan membiarkan Iran untuk memproduksi senjata nuklir," tegas PM berusia 68 tahun tersebut.

Sebelumnya, Khamenei memerintahkan kepada badan atom Iran untuk bersiap meningkatkan kapasitas pengayaan uranium mereka.

Perintah itu disampaikan menyusul keluarnya Amerika Serikat (AS) dari kesepakatan nuklir Iran 2015, yang berpotensi turut mengakhiri kesepakatan tersebut.

Peningkatan tersebut dengan mengganti perangkat pengolahan yang mampu memproses 20 kali lebih cepat dibandingkan perangkat sebelumnya.

Meski demikian, Khamenei menegaskan, peningkatan yang dilakukan melebihi batas yang telah ditentukan dalam kesepakatan nuklir 2015.

Kesepakatan nuklir yang ditandatangani oleh enam negara pada 2015 tersebut membatasi program pengayaan nuklir Teheran hanya sebatas sumber energi dan bukan untuk senjata.

Sebagai imbalan atas pembatasan tersebut, sebagian besar sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Iran bakal dihentikan.

Namun, Presiden AS Donald Trump pada Mei lalu mengumumkan keputusan mengejutkan dengan menarik Negeri "Paman Sam" dari perjanjian.

Dalam pandangan presiden 71 tahun itu, kesepakatan tersebut dianggap cacat karena tidak mencakup sejumlah isu kawasan penting.

Antara lain dugaan uji coba rudal balistik, maupun keterlibatan Iran dalam berbagai konflik Timur Tengah seperti di Yaman.

Baca juga: Israel Ungkap Bukti Dokumen Rencana Program Nuklir Iran kepada Inggris