NEW YORK, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat mengatakan bakal memveto rancangan resolusi PBB yang menyerukan perlindungan untuk warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley mengatakan, Amerika Serikat tidak akan ragu menggunakan hak vetonya saat dilakukan pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan pada Jumat (1/6/2018) siang waktu setempat.

Dilansir dari AFP, rancangan resolusi perlindungan untuk rakyat Palestina tersebut diinisiasi oleh Kuwait dan telah dipresentasikan dua pekan lalu.

Melalui rancangan resolusi tersebut, Kuwait menyerukan misi perlindungan internasional untuk warga Palestina sebagai bentuk protes menyusul kekerasan yang terjadi di perbatasan Gaza dengan Israel.

Baca juga: AS Pertimbangkan Pangkas Dana Dua Badan PBB yang Terima Palestina Jadi Anggota

Dalam rancangan akhir yang diajukan, Kuwait mendesak diambilnya pertimbangan langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan perlindungan bagi warga sipil Palestina dan meminta mekanisme perlindungan internasional yang memungkinkan.

Setidaknya sudah ada 122 warga Palestina yang dilaporkan menjadi korban tewas dalam bentrokan yang terjadi di perbatasan Gaza dengan Israel sejak akhir Maret.

Haley mendeskripsikan naskah rancangan yang dikemukakan Kuwait, yang mengatasnamakan negara-negara Arab sebagai pendekatan yang terlalu berat sebelah.

"Pendekatan yang dilakukan Kuwait terlalu berat sebelah, secara moral cacat dan hanya akan melemahkan upaya berkelanjutan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina," kata Haley.

"AS tidak diragukan lagi akan menveto rancangan resolusi Kuwait," tambahnya.

Ini menjadi kali kedua AS menveto resolusi PBB mengenai konflik Israel-Palestina.

Sebelumnya pada Desember 2017 lalu, AS menveto resolusi yang menolak keputusan Presiden Donald Trump untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Baca juga: Amerika Veto Rancangan Resolusi DK PBB soal Yerusalem

Sementara tegas bakal menveto rancangan resolusi Kuwait, AS juga mengumumkan rancangan resolusi tandingan yang menyebut Hamas sebagai pihak yang bertanggung jawab atas situasi di Gaza.

Dalam rancangan resolusinya, AS menuntut Hamas untuk menghentikan segala tindak kekerasan dan provokatif, termasuk di sepanjang garis perbatasan.