Mahathir Berencana Bangun Pulau di Dekat Singapura

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengumumkan rencana untuk membangun pulau di gugus batuan yang dekat dengan Singapura.

Kantor berita AFP melaporkan Rabu (30/5/2018), rencana tersebut berpotensi bisa membuat negara tetangganya marah.

Kawasan Pedra Branca atau Batu Puteh menjadi sengketa sejak Malaysia memasukkannya ke dalam wilayah mereka dalam peta yang dipublikasikan pada 1979.

Singapura memprotes, dan mengadukan masalah tersebut ke Pengadilan Internasional milik PBB (ICJ) pada 2003.

Baca juga: Mahathir Bakal Beri Tahu Singapura soal Pembatalan Proyek Kereta Cepat

23 Mei 2008, ICJ mengumumkan Pedra Branca menjadi milik Singapura. Sedangkan gugusan batu, atau Middle Rock, masuk ke dalam kekuasaan Malaysia.

Malaysia tidak terima, dan mengajukan peninjauan kembali atas putusan ICJ di 2 Februari 2017 dengan mengajukan bukti baru.

Bukti tersebut berupa tiga dokumen yang diambil dari Arsip Nasional Inggris, dan memperlihatkan Singapura tidak berkuasa atas Pedra Branca selama 1950-1960.

Singapura kemudian membalas dengan memberi laporan pengamatan tertulis yang mereka sebut sebagai "bantahan komprehensif".

Malaysia mengajukan peninjauan kedua di 30 Juni 2017 yang meminta agar ICJ memutuskan perairan di sekitar Pedra Branca milik mereka.

Langkah itu dikecam Kementerian Luar Negeri Singapura sebagai gugatan yang "membingungkan, tidak penting, dan tidak pantas".

Namun, pada Rabu ini, Kemenlu Singapura mengumumkan Malaysia telah menarik gugatan yang mereka layangkan ke ICJ sejak 2017.

Dalam konferensi pers seusai rapat kabinet, Mahathir mengungkapkan bahwa dia berencana mengembangkan Middle Rock menjadi pulau kecil.

"Adalah kepentingan kami mengubah Middle Rock menjadi pulau yang menguntungkan," beber PM 92 tahun itu dilansir dari Channel News Asia.

Baca juga: Mahathir Batalkan Proyek KA Cepat Singapura-Kuala Lumpur

Dia menambahkan, saat ini Malaysia telah mendirikan bangunan di Middle Rock, yang oleh media Negeri "Jiran" dilaporkan sebagai pangkalan angkatan laut sejak tahun lalu.

James Chin, pakar Malaysia dari Universitas Tasmania menilai, langkah itu bisa dianggap Singapura sebagai "penyanderaan".