MANILA, KOMPAS.com - Pemerintah Filipina memperingatkan China bahwa negeri itu tak akan segan berperang demi sumber daya alam di Laut China Selatan.
Menteri Luar Negeri Filipina Alan Peter Cayetano mengatakan, sejumlah sengketa wilayah yang kini tengah didiskusikan dengan China termasuk aktivitas pembangunan di sejumlah pulau karang.
Hal lain yang dibicarakan adalah pengeboran minyak di Laut China Selatan yang harus dilakukan secara unilateral.
"Tak satu pun negara bisa menyedot sumber daya alam di Laut China Selatan sendirian," ujar Cayetano, Senin (28/5/2018).
Baca juga: Angkatan Laut China Usir Kapal Perang AS dari Laut China Selatan
"Presiden (Duterte) sudah menegaskan hal itu. Siapa saya yang mengambil sumber daya alam di Laut China Selatan, maka presiden akan menyatakan perang," Cayetano menegaskan.
Sejumlah kalangan mengecam Presiden Rodrigo Duterte yang tidak memberitahu publik soal kegiatan China di perairan tersebut dalam beberapa waktu terakhir.
Kegiatan China yang dipermasalahkan adalah pemasangan sistem persenjataan anti-misil di sebuah pulau buatan di perairan yang disengketakan itu.
"Bagi mereka yang menyebut 'ajukan protes, ajukan protes', apakah tidak memahami saat kami mengatakan sedang melakukan langkah diplomasi?" tanya Cayetano.
"Di saat yang tepat kami akan membuktikan semua kritik ini salah, sebab tak ada yang bisa dirahasiakan selamanya," tambah Cayetano.
Setelah diangkat menjadi menlu tahun lalu, Cayetano mengatakan, Filipina dan China telah membahas masalah-masalah teritorial ini, termasuk perilaku China yang dianggap tak bisa diterima.
Bagi Filipina beberapa hal yang tak bisa diterima adalah pembangunan yang dilakukan China di Scarborough Shoal yang disengketakan.
Hal lain adalah upaya China menyingkirkan sebuah bangkai kapal AL Filipina yang digunakan korps marinir negeri itu sebagai pangkalan di wilayah sengketa lain, Second Thomas Shoal.
"Tentara Filipina tak boleh diganggu saat mengirim pasokan atau memperbaiki fasilitas militer seperti landasan pacu," kata Cayetano.
Kepada Filipina, pemerintah China meminta agar tidak ada lagi pendudukan di wilayah tak berpenduduk sesuai kesepakatan 2002.
Baca juga: Dua Kapal Militer AS Berlayar di Wilayah Laut China Selatan yang Diklaim China
Sejak terpilih menjadi presiden, Duterte memang bertekad untuk tak terlalu tergantung kepada AS, sekutu tradisional negeri itu.
Duterte malah mulai mencoba memperbaiki hubungan dengan China untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan dana pembangunan infrastruktur dari Negeri Tirai Bambu.
Namun, langkah ini banyak dikritik karena dianggap membuat China menjadi lebih berani mengklaim wilayah Laut China Selatan yang juga diinginkan oleh Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.