Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Utang Malaysia Rp 3.500 Triliun Jadi Pekerjaan Besar bagi Mahathir

Kompas.com - 21/05/2018, 15:44 WIB
Ervan Hardoko

Penulis

Sumber SCMP

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Salah satu pekerjaan besar yang menanti PM Mahathir Mohamad adalah utang negara itu yang kini mencapai 1 triliun ringgit atau sekitar Rp 3.500 triliun.

Mahathir menuding menggunungnya utang Malaysia disebabkan kesalahan pemerintahan terdahulu pimpinan Najib Razak.

"Kami menemukan kondisi keuangan negara tidak dipelihara sehingga kita menghadapi masalah dengan utang mencapai 1 triliun ringgit," kata Mahathir di hadapan staf kantor perdana menteri, Senin (21/5/2018).

"Kita belum pernah menghadapi masalah seperti ini sebelumnya. Dulu kita tak pernah memiliki utang lebih dari 300 miliar ringgit, tetapi kini mencapai 1 triliun ringgit," tambah Mahathir.

Baca juga: Mahathir Mohamad Umumkan 13 Nama Menteri di Kabinetnya

Di pekan pertamanya bekerja, Mahathir mengumumkan pajak barang dan layanan (GST) mulai 1 Juni ditiadakan.

Sebagai pengganti, pemerintahan Mahathir akan memberlakukan kembali pajak penjualan dan servis (SST).

Mahathir juga berjanji akan memberlakukan kembali subsidi bahan bakar sebagai salah satu upaya menekan meningkatnya biaya hidup.

Namun, kebijakan keuangan Mahathir ini bakal memperbesar defisit anggaran jika tanpa kebijakan yang mengimbangi. Demikian lembaga pemeringkat utang, Moody's.

Sebelumnya, pemerintahan PM Najib Razak memproyeksikan pendapatan sebesar 43,8 miliar ringgit atau sekitar Rp 156 triliun dari pajak GST.

Pendapatan dari GST ini mencapai 18 persen dari total pemasukan negara.

Baca juga: Mahathir Kecam Tindakan Polisi Tangkap Orang yang Mengkritiknya

Di masa kampanye, Najib memperingatkan, langkah-langkah ekonomi yang disarankan Mahathir bisa membuat utang negara membengkak lebih dari 1 triliun ringgit.

Najib juga membantah klaim bahwa utang negara sudah mencapai level berbahaya.

Dia mengatakan, jumlah utang negara baru mencapai 50,9 persen dari GDP pada Juni 2017, masih di bawah standar yang ditetapkan pemerintah yaitu 55 persen.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber SCMP
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com