China Minta Trump Tenang Tanggapi Ancaman Korea Utara

BEIJING, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri China meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap tenang menanggapi ancaman yang dilontarkan Korea Utara (Korut).

Dalam kunjungannya ke Paris, Perancis, Menlu Wang Yi menyatakan AS harus menghargai langkah Korut yang telah menurunkan ketegangan di Semenanjung Korea.

"Semua pihak, termasuk AS, harus mendukung kesempatan untuk mempercepat perdamaian ini. Bukan malah membuat kebijakan yang menciptakan jarak," kritik Wang.

"Untuk menyelesaikan kondisi ini, sangat penting Korut AS harus bergerak ke arah yang sama, bukan sebaliknya," lanjutnya dilansir dari SCMP Kamis (17/5/2018).

Baca juga: Korut Ancam Batalkan Rencana Pertemuan dengan Trump

Sebelumnya, Pyongyang mengancam bakal membatalkan pertemuan Pemimpin Korut Kim Jong Un dengan Trump di Singapura 12 Juni mendatang.

Dalam reportase KCNA, Korut tersinggung setelah AS menggelar latihan militer gabungan dengan Korea Selatan (Korsel) pekan lalu (11/5/2018).

Latihan bersandi "2018 Max Thunder" yang dimulai pekan lalu (11/5/2018) itu melibatkan 100 pesawat tempur, termasuk F-15K Slam Eagle dan pembom B-52.

KCNA menulis, latihan tersebut merupakan bentuk Korsel dan AS yang bersikukuh untuk menekan dan memberi sanksi kepada DPRK (nama resmi Korut).

"Latihan itu jelas merupakan tantangan pada Deklarasi Panmunjom, dan bentuk dari provokasi militer kepada DPRK di Semenanjung Korea," ulas KCNA.

KCNA merujuk kepada Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT) Antar-Korea yang terjadi di kawasan demiliterisasi Panmunjom pada 27 April lalu.

Selain mengancam perundingan Trump-Kim, Korut terlebih dahulu membatalkan pertemuan dengan Korsel di Panmunjom Rabu (16/5/2018).

Trump menanggapi ancaman tersebut dengan menyatakan dia bakal melihat perkembangan yang terjadi sebelum pertemuan digelar.

"Kami bakal melihat ke depan seperti apa. Sejauh ini, kami belum menerima pemberitahuan dari mereka (Korut)," kata Trump dilansir The Guardian.

Baca juga: Menteri Korea Utara Sebut AS Terlalu Menekan soal Denuklirisasi