Aung San Suu Kyi Izinkan PBB Masuk ke Rakhine

YANGON, KOMPAS.com - Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengizinkan badan-badan PBB untuk masuk ke negara bagian Rakhine.

Dalam tulisan di Facebook, Aung San Suu Kyi menyatakan, kehadiran PBB bisa membantu pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana bagi kepulangan ribuan warga etnis Rohingya.

"Keterlibatan PBB akan menguatkan kemampuan pemerintah untuk memastikan pengungsi bisa pulang, tanpa merasa takut," katanya, Rabu (2/5/2018).

Selama ini, PBB kecewa dengan sikap pemerintah Myanmar yang menolak mengeluarkan izin bagi para pejabat dan badan-badan PBB untuk masuk ke Rakhine.

Baca juga : Tak Hanya Rohingya, Etnis Kachin di Myanmar Juga Mengungsi akibat Konflik

Rakhine merupakan negara bagian di Myanmar, di mana militer menggelar operasi yang digambarkan PBB sebagai upaya pembersihan etnik.

Operasi digelar setelah anggota kelompok militan di Rakhine menyerang pos-pos keamanan dan menewaskan sejumlah personel.

Para diplomat mengatakan, mereka mempertimbangkan untuk mengajukan Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional jika pemerintah Myanmar tidak melakukan investigasi atas kasus dugaan pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap warga Rohingya.

Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce mengatakan, Dewan Keamanan PBB bisa membantu Myanmar untuk mengumpulkan bukti-bukti pembersihan etnik terhadap warga Rohingya.

Menurut dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah menyepakati mekanisme untuk memastikan berbagai bukti dugaan persekusi terhadap warga Rohingya bisa diambil dan diserahkan ke pihak terkait.

Baca juga : Musim Hujan Tiba, Pengungsi Rohingya di Bangladesh Khawatir Banjir

Gelombang aksi kekerasan di negara bagian Rakhine mendorong sekitar 700.000 warga etnis Rohingya menyelamatkan diri ke negara tetangga, Bangladesh, sejak Agustus tahun lalu.

Para pengungsi memberi kesaksian adanya pembunuhan dan pemerkosaan terhadap warga Rohingya. Mereka juga mengatakan, militer membakar rumah-rumah mereka.

Pejabat militer Myanmar menolak tuduhan pembersihan etnik, meski belakangan mengakui ada beberapa personel militer yang terlibat pembunuhan terhadap warga Rohingya.