Menteri Saudi: Qatar Harus Bayar Pasukan AS di Suriah atau Ganti Rezim

RIYADH, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, menyatakan Qatar harus membayar biaya penempatan pasukan Amerika Serikat (AS) di Suriah.

Dilansir Middle East Monitor Rabu (25/4/2018), pernyataan Jubeir itu merespon ucapan yang dilontarkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Dalam konferensi gabungan bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron, Trump menyebut bahwa sebagian negara kaya yang ada di Timur Tengah bisa bertahan karena dukungan AS.

"Mereka tidak akan bertahan lebih dari seminggu jika kami tidak ada. Jadi, sudah saatnya bagi mereka untuk membayar apa yang sudah terjadi," kata Trump dikutip Al Jazeera.

Al Jazeera melaporkan, pernyataan Trump itu terjadi setelah dia mewacanakan penarikan militer Negeri "Paman Sam" dari Suriah.

Baca juga : Gedung Putih: Trump Tetap Ingin Tarik Pasukan dari Suriah Secepatnya

Saudi melalui Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) menyatakan harapannya agar militer AS tetap bertahan di Suriah.

Menurut MBS, kehadiran pasukan AS di sana merupakan upaya terakhir untuk mencegah Iran yang terus-menerus berusaha memperluas pengaruhnya di Timur Tengah.

Menanggapi ucapan MBS, Trump berujar kalau Riyadh harus membayar jika ingin Washington mempertahankan militernya di Suriah.

Dikutip Saudi Press Agency, Jubeir berkata Qayar harus membayar penempatan pasukan AS di Suriah, serta membantu dengan mengerahkan militernya di sana.

"Qatar harus melakukannya jika tidak ingin Presiden AS menghentikan perlindungan di negara mereka," tutur Jubeir.

Dia merujuk kepada keberadaan Pangkalan Al-Udeid yang terletak 30 kilometer di sebelah barat Doha.

Di pangkalan tersebut, Washngton menempatkan 9.000 pasukan dan 100 pesawat. Komando Sentral AS (CENTCOM) menggunakan pangkalan itu jika terjadi konflik di Suriah maupun Irak.

"Rezim Qatar bakal berganti kurang dari sepekan jika AS sampai menarik pasukannya dari sana," tutur politisi berusia 56 tahun tersebut.

Perselisihan antara Qatar dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Bahrain terjadi sejak Juni tahun lalu, di mana Riyadh dan negara-negara sekutunya memutuskan hubungan dengan Doha.

Mereka menuduh Qatar telah membina hubungan dekat dengan rival Saudi, Iran, serta dituduh mendukung kelompok ekstremis.

Baca juga : Klaim Suriah Tembak Jatuh Misil Merupakan Alarm Palsu