Kompas.com - 21/04/2018, 18:16 WIB

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Sebuah dokumen dari Kementerian Kehakiman Amerika Serikat (AS) memperlihatkan kelompok pemberontak Suriah berniat membuka kantor di sana.

Dilaporkan Newsweek Jumat (20/4/2018), Dewan Demokratik Suriah (SDC), sayap politik Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mendaftarkan kantor mereka 31 Januari lalu.

Dalam dokumen pendaftaran, SDC berkata kalau misi mereka adalah memberi edukasi kepada rakyat AS terkait proses demokrasi di Suriah.

SDC juga mendesak kepada Pemerintah AS untuk membuat peraturan yang mendukung demokrasi di Suriah, serta mengadopsi sistem federal selama transisi demokrasi.

SDC membawa agenda legislatif selama misi di AS. Antara lain berusaha mendapatkan peralatan tempur untuk memperkuat milisi Federasi Demokratik Suriah Utara (DFNS).

Baca juga : Serangan Gas Beracun Paksa Pemberontak Suriah Tinggalkan Douma

Kemudian, DFNS bakal meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme kawasan setempat selepas era kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Mengakhiri pendudukan Turki di Suriah, mengizinkan DFNS mengoperasikan bandara internasional, dan meningkatkan bantuan kemanusiaan di kawasan," ulas dokumen tersebut.

SDF merupakan koalisi sekutu Negeri "Paman Sam" dalam memerangi ISIS di Suriah, dan beranggotakan milisi Kurdi, Arab, dan dipimpin Unit Perlindungan Rakyat (YPG).

Meski belum ada keputusan, menurut Ryan Gingeras, pakar Sejarah Turki di Sekolah Pasca-sarjana Angkatan Laut AS, keberadaan kantor SDC bisa menimbulkan kontroversi.

Sekutu AS di Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Turki, menuduh YPG berhubungan dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang diklaim merupakan teroris.

"Jika permintaan pembukaan kantor di AS dikabulkan, hubungan AS dengan Turki dikhawatirkan bisa memburuk," ulas Gingeras.

Namun, pendapat Gingeras dibantah oleh Chris Meserole, pakar Timur Tengah dari Institut Brookings.

Baca juga : Pemberontak Suriah Bantah Serahkan Douma ke Pasukan Pemerintah

Meserole menjelaskan, SDC juga beranggotakan kelompok Arab Suriah. Fakta itu seharusnya menjadi alasan pemerintahan Donald Trump meloloskan permintaan tersebut.

"Mereka (Washington) bisa berdalih menerima sekutu yang pro-demokrasi. Bukan sebuah kelompok milisi Kurdi," ucap Meserole.

Analis Timur Tengah di Rand Corporation, Amanda Kadlec meyakini hubungan Turki-AS tidak akan retak karena milisi Kurdi membuka kantor di sana.

Memang, Turki merasa keberatan atas dukungan yang diberikan Washington kepada Kurdi dalam beberapa tahun terakhir.

"Selain itu, terdapat beberapa kebijakan yang meningkatkan tensi. Namun, saya rasa tidak akan sampai menimbulkan keretakan," kata Kadlec.

Selain itu, ada sejumlah kantor yang berasal dari organisasi yang dianggap kontroversial. Kadlec mencontohkan Mujahedin-e Khalq.

"Mereka masuk ke dalam daftar kelompok yang dianggap teroris oleh AS. Namun, mereka membuka kantor di Washington pada 2013," lanjut Kadlec kembali.

Baca juga : Kelompok Pemberontak Suriah Setuju Tinggalkan Wilayah Ghouta Timur

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber Newsweek
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.