Abaikan PBB, Myanmar Berkeras Segera Pulangkan Pengungsi Rohingya

DHAKA, KOMPAS.com - Menteri Kesejahteraan Sosial Myanmar, Win Myat Aye menegaskan bahwa pemerintah akan segera memulai proses pemulangan para pengungsi Rohingya meski adanya peringatan keselamatan dari PBB.

Menteri Win telah mengunjungi salah satu kamp pengungsi Rohingya yang ada di perbatasan Bangladesh dengan Myanmar. Win pun kembali menegaskan jika Myanmar telah siap untuk memulai proses repatriasi.

"Kami akan dapat mengatasi kesulitan yang kami hadapi. Saya sangat yakin kami bisa memulai proses repatriasi secepatnya," kata Win di Dhaka, Kamis (12/4/2018) malam.

Baca juga: Studi Sebut Anak-anak Pengungsi Rohingya Darurat Gizi Buruk

Pemerintah Myanmar telah berulang kali menyatakan kesiapan memulai proses pemulangan warga Rohingya meski tidak menyebutkan tanggal pasti rencana tersebut.

Keraguan pun tersebar luas di Bangladesh dan tempat lainnya yang menduga rencana pemulangan pengungsi tidak akan pernah terlaksana.

Pemerintah Bangladesh dan Myanmar telah menandatangani kesepakatan pemulangan untuk ratusan ribu pengungsi Rohingya pada November 2017 lalu dengan gelombang pertama akan dipulangkan mulai akhir Januari 2018.

Namun dalam perkembangannya, proses repatriasi ditunda tanpa batas waktu karena belum selesainya persiapan dengan kedua pihak saling menyalahkan.

Menteri Win pun berkunjung ke kamp pengungsi di Kutupalong dan bertemu dengan para pemimpin Rohingya. Kunjungan pertama anggota kabinet Myanmar ke kamp pengungsi itu turut diwarnai aksi protes.

Sebelumnya, Badan Pengungsi PBB mengatakan, kunjungan Menteri Myanmar itu penting untuk membangun kepercayaan antara kedua pemerintah.

Meski demikian PBB turut berpesan jika kondisi di Myanmar belum kondusif untuk para pengungsi Rohingya kembali dan mengatakan negara itu berkewajiban menciptakan kondisi yang menjamin hak-hak dan keamanan dasar para pengungsi.

Baca juga: Menteri Sosial Myanmar Kunjungi Pengungsian Rohingya di Bangladesh

Banyak pengungsi merasa khawatir mereka akan kembali mengalami penganiayaan jika mereka kembali di bawah kesepakatan repatriasi, dan ditempatkan di kamp transit sementara untuk jangka waktu yang tidak diketahui karena masih menunggu kesiapan perumahan baru.