Duterte Sebut Pejabat PBB yang Menghinanya Berkepala Kosong

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte melontarkan komentar pedas terhadap pejabat Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang telah menghinanya.

Sebelumnya, Komisioner HAM PBB Zeid Ra'ad Al Huseein menjelaskan, Duterte memerlukan pemeriksaan kondisi kejiwaan.

Zeid mengaku kecewa karena Duterte dinilai telah melecehkan sejumlah pejabat PBB, di antaranya adalah Pelapor Khusus Agnes Callamard.

Saat itu, Duterte menggunakan kata-kata kotor, dan mengancam bakal menampar Callamard karena mengkritik kampanye anti-narkoba yang digelarnya.

"Ini membuat kami percaya kalau Presiden Filipina ini membutuhkan evaluasi kejiwaan," ujar Zeid pada 9 Maret lalu.

Baca juga : Pejabat PBB Sebut Duterte Perlu Diperiksa Kejiwaannya

Dilansir AFP Rabu (4/4/2018), Duterte langsung mengeluarkan makian kepada pangeran asal Yordania tersebut dalam pidatonya Selasa (3/4/2018).

"Hai komisioner sialan, Anda berkata bahwa saya harus ke psikiater? Malah psikiater berkata saya 'Tuan, Anda tidak apa-apa. Hanya suka mengutuk saja'," kata Duterte.

Mantan Wali Kota Davao itu berkata kalau dia sudah dinasihati untuk tidak berkomentar atas pernyataan Zeid. Namun, dia mengaku berusaha "membalas dendam".

"Dengar, Anda mempunyai kepala besar. Sayangnya, itu kosong. Anda tidak intelektual. Kepala Anda bahkan tidak bisa memberikan nutrisi untuk menumbuhkan rambut," sindir Duterte.

Bukan kali ini saja Duterte memaki pejabat tinggi. Presiden 73 tahun tersebut pernah menghina mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, dan Pemimpin Katolik Roma Paus Fransiskus.

Sejak Juli 2016, Duterte melaksanakan kampanye untuk memerangi peredaran narkoba. Namun, sejumlah organisasi kemanusiaan menyebut dia melakukan pelanggaran HAM.

Kebijakan The Punisher, julukan Duterte, untuk melawan narkoba mengakibatkan maraknya pembunuhan ekstrayudisial di Filipina.

Versi pemerintah, sejak Juli 2016, perang melawan narkoba sudah merenggut nyawa sekitar 4.000 orang.

Namun, Aliansi Pengacara HAM Filipina (PAHRA) maupun HRW mengestimasi, korban kebijakan Duterte telah menembus 12.000 orang.

Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) pun mengeluarkan pernyataan bakal memulai penyelidikan untuk membuktikan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Duterte.