Israel Batalkan Rencana Deportasi Ribuan Migran Afrika

TEL AVIV, KOMPAS.com - Otoritas Israel resmi membatalkan rencana pengusiran terhadap para pencari suaka dan migran asal Afrika yang sebelumnya direncanakan dimulai pada 1 April 2018.

Pembatalan tersebut setelah pemerintah Israel mencapai kesepakatan dengan Badan Penanggulangan Pengungsi PBB (UNHCR) yang akan berupaya mencari tempat tinggal bagi para pengungsi tersebut di negara-negara Barat.

Tercapainya kesepakatan tersebut disampaikan Kantor Perdana Menteri Israel pada Senin (2/4/2018).

Dilansir dari Times of Israel, dalam kesepakatan tersebut, UNHCR akan mencarikan tempat tinggal bagi sekitar 16.250 migran Afrika yang kini berada di Israel ke negara-negara Barat.

Baca juga: Netanyahu Sebut Migran Afrika Lebih Buruk dari Teroris

Sedangkan sisanya, yakni sekitar 18.000 pencari suaka akan diberikan status tinggal permanen oleh pemerintah Israel. Kantor Perdana Menteri juga menjanjikan kepada para migran yang tinggal akan tetap berada di negara itu dalam kondisi apapun.

Ditambahkan Kantor Perdana Menteri, kesepakatan tersebut akan dijalankan secara bertahap selama lima tahun dan akan dibagi menjadi tiga tahapan. Namun tidak dijelaskan lebih rinci mengenai tahapan yang dimaksud.

Sebelumnya, pada Januari 2018, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana deportasi terhadap para migran dan pencari suaka asal Afrika di negaranya.

Rencana tersebut menyebutkan, pemerintah Israel bersedia memberikan uang saku dan tiket pesawat kepada migran yang bersedia meninggalkan negaranya secara sukarela sebelum batas waktu 1 April 2018. Setelah batas waktu habis, maka para migran diancam penjara tanpa batas waktu.

Akan tetapi karena situasi negara asal migran yang berbahaya dan dapat mengancam nyawa, deportasi diarahkan ke negara ketiga di Afrika.

Otoritas Israel bahkan telah menutup pusat penampungan migran terbuka di Holot dalam rangka persiapan rencana deportasi tersebut.

Namun upaya Pemerintah Israel mengusir para migran Afrika, yang didominasi penduduk Sudan dan Eritrea itu, mendapat tentangan dari kelompok aktivis Israel.

Baca juga: Menolak Dideportasi, Ratusan Migran Afrika di Israel Mogok Makan

Mereka kemudian menandatangani petisi yang akhirnya membuat Mahkamah Agung Israel membekukan rencana deportasi pada pertengahan Maret lalu.

Sementara, Kantor Perdana Menteri menyatakan, rencana baru yang bekerja sama dengan PBB kali ini telah mendapat persetujuan jaksa agung dan sesuai dengan hukum serta aturan internasional.