Kompas.com - 12/03/2018, 17:27 WIB

LONDON, KOMPAS.com - Lembaga Amnesti Internasional (AI) merilis laporan tentang dugaan militer Myanmar melakukan perampasan tanah milik masyarakat Rohingya.

Juru Bicara AI, Tirana Hassan mengatakan, mereka mendapatkan dokumen berupa citra satelit maupun wawancara yang dilakukan kepada masyarakat sekitar Rakhine.

Kantor berita AFP melansir Senin (12/3/2018), militer Myanmar diduga meratakan desa Rohingya di Rakhine, dan membangun markas di sana.

"Terdapat bukti yang kami dokumentasikan bahwa otoritas Myanmar mendirikan bangunan di tempat Rohingya seharusnya tinggal," kata Hassan.

Adapun BBC memberitakan, infrastruktur baru tersebut mulai dibangun sejak Januari lalu dalam laporan bertajuk "Membangun Wilayah Rakhine Kembali".

Baca juga : PBB Butuh Dana Rp 13 Triliun untuk Pengungsi Rohingya di Bangladesh

Hassan mengakui, citra satelit yang mereka dapatkan bersifat parsial, atau tidak memperlihatkan keseluruhan Rakhine.

Namun, dalam citra tersebut, Hassan menegaskan struktur bangunan militer, helipad, dan jalan itu dibangun di sekeliling wilayah Rohingya.

Dia mencontohkan satu desa bernama Kan Kya yang terletak di kota Maungdaw. Pada Oktober 2017, desa itu terbakar pasca-operasi militer 25 Agustus 2017.

Namun, pada awal Maret, terdapat bangunan di tanah bekas permukiman, dan diduga merupakan pangkalan baru untuk militer Myanmar.

Bangunan serupa juga terdapat dalam citra satelit di Inn Din, desa di mana militer Myanmar diduga membantai 10 warga Rohingya September 2017.

"Fakta ini memunculkan kekhawatiran akan nasib para pengungsi Rohingya jika mereka dikembalikan ke wilayah asal mereka," tutur Hassan.

Laporan lembaga yang berbasis di London, Inggris tersebut langsung mendapat bantahan dari juru bicara pemerintah, Zaw Htay.

Htay menuturkan, Naypyidaw tidak membangun markas militer seperti yang dituduhkan oleh AI, melainkan pos polisi.

"Tidak benar jika kami bermaksud menempatkan militer di rumah atau desa Rohingya," tegas Htay dilansir dari AFP.

Dia melanjutkan, pos polisi tersebut dibangun sebagai bagian dari rencana konstruksi pemulihan Rakhine.

Sebelumnya, akibat operasi militer yang terjadi pada 25 Agustus 2017, sekitar 700.000 orang Rohingya mengungsi ke kamp penampungan Kutupalong, Distrik Cox's Bazaar, Bangladesh.

Bangladesh dan Myanmar kemudian menyepakati rencana memulangkan Rohingya ke Rakhine, sebuah usul yang ditentang oleh Rohingya.

Dalam argumentasi mereka, Myanmar tidak memberikan jaminan bahwa Rohingya bakal dipulangkan dengan aman ke Rakhine.

Baca juga : Baku Tembak di Kamp Pengungsi Rohingya, Satu Orang Tewas

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Sumber BBC,AFP
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.