Arab Saudi Bentuk Unit Khusus untuk Berantas Korupsi

RIYADH, KOMPAS.com - Tahun lalu, Arab Saudi melakukan pemberantasan korupsi yang memaksa puluhan orang, termasuk pangeran, pengusaha, dan elite politik ditahan.

Kini, Saudi telah membentuk unit anti-korupsi khusus untuk menyelidiki kasus korupsi di kerajaan.

Dilansir dari Al Jazeera, Minggu (11/3/2018), keputusan tersebut diambil oleh Raja Salman untuk mendorong pemberantasan korupsi dalam segala bentuk.

"Sebagai bagian dari usaha untuk memerangi semua bentuk korupsi dan menjaga keuangan publik," kata jaksa agung Saud Al Mojeb, seperti dikutip dari Anadolu Agency.

Baca juga : Forbes Tendang Saudi dari Daftar, Siapa Orang Terkaya Negara Arab?

Tujuannya, untuk melindungi negara dan sumber dayanya, menjaga keuangan publik, dan melindungi integritas pekerja publik.

Keputusan diambil setelah kerajaan berhasil membukukan lebih dari 106,7 miliar dollar Amerika Serikat atau Rp 1.469,2 triliun yang diambil dari para tersangka korupsi pada Januari lalu.

Jumlah itu berasal dari berbagai jenis aset, termasuk real estate, entitas komersial, uang tunai, dan sebagainya.

November 2017, Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman meluncurkan sebuah tindakan keras anti-korupsi.

Mereka yang ditahan dikenakan tuduhan berbagai kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang, penyuapan, dan pemerasan.

Operasi pemberantasan korupsi dan penangkapan sejumlah pangeran serta pebisnis Saudi, dilakukan di tengah serangkaian pemangkasan belanja pemerintah.

Baca juga : Jadi Penjara Selama 3 Bulan, Hotel Ritz Carlton di Saudi Kembali Buka

Arab Saudi, yang merupakan produsen minyak terbesar di dunia, berupaya untuk mendorong diversifikasi ekonomi menyusul penurunan harga minyak mentah pada 2014.

Sebagian besar tahanan dipenjara di hotel Ritz Carlton yang megah, menjadikannya penjara mewah. Sebuah laporan menyebutkan para tahanan tersebut masih memiliki akses penuh ke gym dan spa.