Perempuan Saudi Kini Diizinkan Bergabung dengan Dinas Militer

RIYADH, KOMPAS.com - Pemerintah Arab Saudi kembali membuat perubahan berkenaan dengan larangan terhadap warga perempuan. Kali ini, pihak kerajaan Saudi telah mengizinkan kepada wanita untuk mendaftar dan bergabung dengan dinas militer.

Dilansir dari Middle East Monitor, mencabutan larangan itu menjadi yang kedua kalinya dilakukan pemerintah Saudi. Putusan mengizinkan perempuan untuk gabung dengan militer menjadi bagian dari program Visi 2030 yang tengah dicanangkan pemerintah.

Direktorat Jenderal Keamanan Publik Arab Saudi, dalam pernyataannya, menyampaikan, pendaftaran untuk calon anggota militer tersebut sudah dimulai dalam pekan ini melalui laman situs pemerintah.

Baca juga: Pertama Kali, Perempuan Saudi Tonton Pertandingan Bola di Stadion

Dilaporkan media pemerintah Saudi, SPA, ada 12 persyaratan yang wajib dipenuhi para perempuan calon pendaftar militer.

Di antaranya, merupakan warga negara Saudi yang dibesarkan di wilayah Saudi, atau yang di luar negeri karena ayah mereka yang bekerja atas tugas negara.

Kandidat juga wajib berusia antara 25-35 tahun dan lulus sekolah menengah atas. Selain itu juga harus memiliki tubuh proporsional dengan tinggi minimal 155 sentimeter. Juga akan dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon yang mendaftar.

Perempuan yang menikah dengan warga negara asing, yang memiliki catatan kriminal, dan yang sudah pernah bekerja kepada pemerintah dilarang untuk mendaftar.

Sejak diluncurkannya program Visi 2030 oleh pemerintah yang dijalankan putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, telah terjadi sejumlah perubahan di bidang sosial, budaya, politik maupun ekonomi.

Baca juga: Perempuan Arab Saudi Tak Harus Pakai Abaya

Sebagai bagian yang disebut sebagai visi reformis, pemerintah telah berulang kali menekankan tekad untuk memberikan hak-hak perempuan yang belum dapat dirasakan di pemerintah sebelumnya.

Pemerintah Saudi telah mencabut larangan bagi perempuan untuk menyetir kendaraan, memasuki stadion olahraga, dan membuka usaha tanpa persetujuan keluarga laki-laki.