Bangladesh Libatkan PBB dalam Pemulangan Pengungsi Rohingya

DHAKA, KOMPAS.com - Pemerintah Bangladesh telah menandatangani kesepakatan dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk melibatkan organisasi dunia itu dalam masalah pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar.

Menteri Muda Luar Negeri Bangladesh Shahriar Alam mengatakan, pada Senin (12/2/2018), pemerintah melibatkan Badan Pengungsi PBB sehingga proses pemulangan dapat dilakukan tanpa dituduh melakukan paksaan terhadap para pengungsi.

Alam menerangkan, setiap pengungsi yang akan dipulangkan, nantinya diminta untuk mengisi formulir pemulangan di hadapan pejabat PBB.

Baca juga: Menteri Myanmar: Rohingya Harus Kembali atau Terima Konsekuensi

Bangladesh dan Myanmar sebelumnya telah menyepakati program pemulangan bagi sekitar 700.000 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan militer di kampung halaman mereka, Rakhine, pada Agustus 2017.

Kesepakatan pemulangan awalnya direncanakan dimulai akhir Januari 2018 lalu, namun dalam prosesnya mengalami penundaan hingga saat ini lantaran persiapan yang belum selesai, serta protes yang dilakukan para pengungsi.

Para pengungsi banyak yang menolak proses pemulangan karena khawatir terhadap keamanan dan keselamatan nyawa mereka di Rakhine.

"Kami telah berulang kali menyampaikan, proses pemulangan sangatlah kompleks," kata Alam dikutip AFP.

Belum ada peryataan dari PBB terkait kesepakatan pemulangan tersebut, termasuk terkait keharusan para pengungsi melakukannya secara sukarela.

Alam menegaskan, Bangladesh tidak hanya sekadar ingin mengirim kembali para pengungsi tanpa memastikan jaminan keamanan mereka setibanya di Myanmar.

Baca juga: Pemerintah Myanmar Diduga Membiarkan Warga Rohingya Kelaparan

Hingga saat ini, warga Rohingya masih berdatangan ke Bangladesh. Para pengungsi baru itu menceritakan adanya pelanggaran hak asasi yang dilakukan umat Budha dan militer di Myanmar.