WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) mengumumkan kembali berada dalam masa penghentian pelayanan pemerintah (Government Shutdown" Jumat (9/2/2018).
Kondisi itu terjadi setelah Kamis dini hari (8/2/2018) waktu setempat, Kongres tidak mencapai kesepakatan soal anggaran pemerintah.
Pada awalnya, baik Demokrat dan Republik sama-sama menyetujui batas pengeluaran pemerintah selama dua tahun ke depan.
Total, pengeluaran hingga 2020 bakal mencapai 288 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 3.929 triliun.
Rinciannya, program dalam negeri bakal menerima kucuran dana 128 miliar dolar AS, sekitar Rp 1.746 triliun.
Baca Juga: Setahun Pertama Trump, AS Terancam "Shutdown"
Sedangkan sisanya, 160 miliar dolar AS atau Rp 2.183 triliun, digunakan untuk membiayai militer Negeri "Paman Sam".
Namun, Senator Rand Paul, dilansir AFP, langsung menyatakan keberatannya atas anggaran tersebut.
Sebab, bujet yang diajukan bakal membuat defisit AS semakin membengkak hingga 20 triliun dolar AS, atau sekitar Rp 272.909 triliun.
Karena Senat membutuhkan seluruh jawaban "Ya" dari anggotanya yang berjumlah 100 orang, maka bisa dibilang kesepakatan bujet kembali kolaps.
Dalam pidatonya, senator asal Kentucky itu mengatakan bahwa selama ini partainya, Republik, selalu mengkritik anggaran yang diajukan mantan Presiden Barack Obama.
Namun, ketika Presiden Donald Trump mengajukan anggaran yang sama besarnya, Republik malah diam saja.
"Bukankah, ini yang merupakan definisi dari kemunafikan?" kecam Paul. "Saya tidak bisa diam saja ketika melihat partai saya mendukung hal ini," lanjutnya.
Dalam kicauannya di Twitter, Paul mengatakan bahwa menginginkan AS menjadi negara terkuat.
"Namun, Anda harus menanyakan kepada diri Anda, apakah defisit 20 triliun dolar AS membuat kita menjadi negara terkuat, atau terlemah," tutur Paul.
Yes, I want a strong national defense. I believe it's actually the most important thing the federal government does. But you have to ask yourself whether a $20 trillion debt makes us a stronger country or a weaker country.
— Senator Rand Paul (@RandPaul) February 9, 2018
Dikutip dari New York Times, Paul mengatakan bahwa dia ingin agar setiap wakil rakyat bisa lebih kritis dalam menyikapi anggaran pemerintah.