AS Beri Sanksi Enam Pengusaha dan Tujuh Perusahaan Terkait Hizbullah

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pemerintah AS pada Jumat (2/2/2018) secara resmi menjatuhkan sanksi ekonomi kepada enam individu dan tujuh entitas yang diyakini berhubungan dengan penyandang dana kelompok milisi Hizbullah.

Enam individu yang dijatuhi sanksi tersebut, lima berasal dari Lebanon dan seorang Irak. Sedangkan tujuh entitas yang disanksi merupakan perusahaan yang berbasis di Sierra Leone, Liberia, Lebanon, dan Ghana.

Individu dan perusahaan yang diberi sanksi tersebut diyakini memiliki hubungan dengan salah satu penyandang dana terbesar bagi Hizbullah, yakni Adham Tabaja dan perusahaannya, Al-Inmaa yang bergerak di bidang teknik dan kontraktor.

Baca juga: AS Ingin Pasukan PBB di Lebanon Bisa Selidiki Pelanggaran Hizbullah

Sanksi yang diberikan termasuk larangan perdagangan serta pembekuan aset yang berada di bawah jangkauan hukum AS. Warga AS juga dilarang terlibat transaksi dengan mereka.

Pemberian sanksi itu menjadi yang pertama dilakukan AS dengan menargetkan Hizbullah setelah sebuah tinjauan kebijakan yang dilakukan pemerintahan Donald Trump.

Langkah tersebut diambil untuk memberikan sinyal tegas kepada Hizbullah maupun para pendukungnya dan melawan pengaruh Iran di Timur Tengah.

"Pemerintah bertujuan untuk membongkar dan mengacaukan jaringan Hizbullah, termasuk yang berada di Timur Tengah dan Afrika Barat, yang memberikan dana untuk membiayai operasi ilegal mereka," kata Menteri Keuangan Steven Mnuchin.

Menurut pejabat senior AS yang tak ingin disebut identitasnya, Hizbullah mendapat dana hingga 700 juta dolar AS per tahun dari individu dan perusahaan tersebut.

Baca juga: Dua Petinggi Korea Utara Kena Sanksi AS

Dengan sanksi yang akan terus diberikan, diyakini Hizbullah akan mengalami tekanan finansial karena harus terus membiayai operasi mereka di Suriah dan Yaman.

AS turut berharap kepada sekutu negara-negara Eropa untuk ikut menjatuhkan sanksi demi meningkatkan tekanan pada kelompok tersebut.