AS "Shutdown", Gedung Putih Salahkan Demokrat

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) resmi berada dalam kondisi penghentian layanan pemerintahan (Shutdown) Sabtu (20/1/2018) waktu setempat.

Shutdown terjadi setelah pemerintah dan Kongres AS tidak sepaham ketika berdiskusi terkait anggaran pemerintah untuk 2018.

Dilansir kantor berita AFP, Gedung Putih meluncurkan pernyataan resmi yang menuding kubu Demokrat sebagai pihak yang paling bersalah atas terjadinya Shutdown.

"Demokrat bertanggung jawab atas 'Schumer Shutdown'," kata Kepala Biro Pers Gedung Putih, Sarah Sanders.

"Schumer Shutdown" merujuk kepada pemimpin minoritas Senat AS asal Demokrat, Chuck Schumer.

Schumer adalah senator yang paling getol memperjuangkan program bagi imigran anak-anak, atau Deferred Actions for Childhood Arrival (DACA).

Baca juga : Setahun Pertama Trump, AS Terancam Shutdown

Dengan adanya program DACA, sekitar 700.000 imigran anak-anak (Dreamer) bakal dilindungi di Negeri Paman Sam.

Pada September 2017, Trump mengumumkan penghentian DACA dengan keputusan bahwa program tersebut bakal berakhir Maret 2018.

Schumer sebelumnya menyatakan, asal pemerintahan Trump dan Republik meloloskan DACA, Demokrat siap mengabulkan apapun keinginan mereka.

Dalam pertemuan empat mata dengan Trump di Gedung Putih, Schumer bahkan siap menjadi pendukungnya untuk anggaran pembagunan tembok perbatasan dengan Meksiko.

Tidak hanya itu, dia bahkan siap meloloskan berapa pun permintaan anggaran pertahanan yang diajukan Trump.

"Namun, penawaran itu nyatanya tidak cukup untuk meluluhkan Tuan Presiden," kata Schumer dilansir Business Insider.

Gedung melalui Sanders tidak bisa menerima begitu saja pernyataan Schumer.

Sanders berkata, Demokrat lebih memilih agenda politik dibandingkan hajat hidup orang banyak seperti keamanan, militer, pendidikan, hingga kesehatan.

"Kami tidak akan bernegosiasi tentang status imigran yang ilegal. Sementara di sisi lain, Demokrat menyandera kehidupan rakyat AS dengan permintaan mereka," kecam Sanders.

Jika Shutdown terjadi, maka dampaknya selain pemerintah menghentikan pelayanannya, pegawai negeri sipil di sana juga bakal dirumahkan tanpa menerima gaji (furlough).

Kali terakhir AS mengalami shutdown adalah saat era Presiden Barack Obama pada 1-17 Oktober 2013.

Dalam masa pembahasan rancangan anggaran 2014, Republik memilih tidak mencantumkan pasal pencabutan dana pada Affordable Care Act.

Akibatnya, seperti dilaporkan CNN, sebanyak 850.000 pegawai negeri sipil dirumahkan. Sejak 1976, AS tercatat telah mengalami 18 kali masa penghentian pelayanan pemerintah.

Baca juga : Rp 22 T, Kerugian 16 Hari Shutdown Amerika