Kompas.com - 17/01/2018, 09:15 WIB
EditorVeronika Yasinta


WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membekukan lebih dari setengah sumbangan dana bagi badan PBB yang membantu rakyat Palestina.

Pemerintah AS sudah memberi tahu badan bantuan PBB, UNRWA, mengenai pembayaran angsuran pertama tahun ini senilai 60 juta dolar AS atau sekitar Rp 800 miliar, namun sisanya senilai 65 juta dolar AS atau setara dengan Rp865 miliar akan dibekukan dan tergantung pertimbangan di masa mendatang.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan perlu evaluasi yang mendasar terhadap UNRWA.

"Perlu ada penilaian yang mendalam tentang bagaimana UNRWA bekerja dan bagaimana program-program organisasi ini dibiayai," kata seorang pejabat Amerika yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Baca juga : Palestina Bakal Akui Israel Jika...

Dia mengatakan AS ingin sumber dana UNRWA dibagi rata dengan negara-negara lain.

"Selama beberapa dekade kami merupakan penyumbang terbesar," katanya.

Hampir 30% dari anggaran UNRWA berasal dari sumbangan AS, yang merupakan donor terbesar organisasi ini.

"Tanpa sumbangan kami, berbagai program UNRWA akan terancam," katanya.

Badan PBB ini menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan sosial kepada jutaan warga Palestina, baik di dalam maupun di luar Palestina, termasuk di Tepi Barat, Jalur Gaza dan di beberapa negara tetangga Palestina sejak 1950.

Sekjen PBB khawatir

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah AS, namun dia khawatir dengan laporan-laporan yang terkait dengan keputusan pembekuan sumbangan Amerika.

"Saya sungguh berharap pada akhirnya AS bisa tetap memberikan sumbangan dana bagi UNRWA," kata Guterres.

"UNRWA bukan institusi Palestina, ini adalah organisasi PBB," katanya.

Dia juga mengatakan UNRWA memainkan peran penting untuk menjaga stabilitas di Timur Tengah.

Baca juga : Palestina Catat 1.000 Pelanggaran terhadap Masjid dan Gereja di 2017

Beberapa pihak mengatakan keputusan pemerintahan Presiden Trump untuk membekukan sumbangan dana ini mungkin untuk menekan Palestina agar bersedia mengikuti perundingan damai dengan Israel.

Hubungan Trump dengan Palestina mengalami ketegangan setelah dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, langkah yang memicu protes tidak hanya di Palestina tapi juga di banyak negara di dunia termasuk Indonesia.

Pada hari Senin (15/1/2018), para pemimpin Palestina memerintahkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) membekukan pengakuan atas Israel.

Baca juga : Militer Israel Disebut Bunuh 8 Warga Sipil Palestina Tak Bersenjata

Pada akhir pertemuan dua hari, Dewan Pusat PLO mengatakan pengakuan tersebut harus dicabut sampai Israel mengakui negara Palestina, sesuai batas wilayah pada 1967 dan membatalkan keputusan mencapok Yerusalem Timur.

Palestina ingin menjadikan wilayah pendudukan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.