Liput Krisis Rohingya, Dua Wartawan Hadapi Tuntutan 14 Tahun Penjara

YANGON, KOMPAS.com - Pengadilan Myanmar menuntut dua wartawan Reuters yang meliput krisis Rohingya atas tuduhan melanggar hukum kerahasiaan nasional.

Jurnalis asal Myanmar bernama Wa Lone dan Kyaw Soe Oo secara resmi dituntut oleh jaksa di Yangon, pada Rabu (10/1/2018) karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Negara bentukan era kolonial, dengan hukuman maksimal 14 tahun penjara.

Dilansir dari Al Jazeera, Kementerian Informasi Myanmar menyatakan wartawan tersebut secara ilegal mendapatkan informasi dan dengan sengaja membaginya kepada media asing.

Keduanya dijebloskan ke bui pada 12 Desember 2017, setelah menghadiri jamuan makan dengan petugas kepolisian di pinggiran Yangon.

Baca juga : Militer Myanmar Akui Bunuh 10 Warga Rohingya Tertuduh Teroris

Mereka diduga memiliki dokumen rahasia yang berkaitan dengan insiden di negara bagian Rakhine.

"Kami tidak membuat kesalahan, mereka berusaha menghentikan kami dan mengintimidasi kami," kata Wa Lone, ketika keluar dari pengadilan sambil dijaga ketat oleh polisi.

"Kami akan menghadapi dakwaan yang dituduhkan terhadap kami," tambahnya.

Sebuah permintaan jaminan telah diajukan ke pengadilan yang akan diperiksa hakim pada sidang berikutnya pada 23 Januari 2018.

Baca juga : Militer Myanmar Tuduh Kelompok Militan Lukai Enam Tentara

Melaporkan pemberitaan terkait krisis Rohingya telah terbukti sangat sulit dilakukan oleh media asing yang dilarang untuk masuk ke area konflik dan jarang diberikan wawancara dnegan pejabat tinggi pemerintah.

Kepala organisasi pembela kebebasan pers, Reporters Without Borders, di Asia Pasifik, Daniel Bastard mengatakan kedua wartawan tersebut digunakan sebagai kambing hitam untuk mematikan laporan yang berani.

"Ini sangat mengkhawatirkan bagi kebebasan pers di Myanmar yang benar-benar menurun," katanya.

Baca juga : Myanmar Selidiki Kuburan Massal di Rakhine

Wa Lone dan Kyaw Soe Oo bukanlah wartawan pertama yang didakwa oleh pengadilan dengan UU era kolonial dalam 12 bulan terakhir.

Pada 2017, 11 jurnalis dan satu informan media ditangkap di Myanmar. UU yang dibentuk pada 1908 dan 1934 digunakan untuk menahan mereka yang melaporkan konflik di Myanmar.