China Beraktivitas di Wilayah Sengketa, Filipina Beri Nota Diplomatik

MANILA, KOMPAS.com - Pemerintah Filipina menyatakan bakal menyampaikan nota diplomatik kepada China.

Pernyataan itu diberikan setelah Manila menerima kabar China diduga melakukan aktivitas ilegal di Laut China Selatan yang masuk ke dalam wilayah sengketa.

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana berkata, dirinya kini tengah menyelidiki dugaan Beijing membangun pangkalan militer di sana.

Penyelidikan tersebut berdasar laporan yang dirilis oleh lembaga think-tank Amerika Serikat, Prakarsa Transparansi Maritim Asia (AMTI) pada Desember 2017.

AMTI menyebut, citra satelit menunjukkan China tengah memasang radar dan mendirikan bangunan di kawasan pulau karang Fiery Cross.

Baca juga : Kongres Partai Mungkin Tentukan Sikap Beijing atas Laut China Selatan

Dari citra satelit, bangunan itu berdiri di atas lahan seluas 110.000 meter persegi.

AMTI juga membeberkan, sepanjang 2017, China getol membangun peralatan yang mendukung pengawasan darat dan laut.

Dilansir AFP Selasa (9/1/2018), Lorenzana menyatakan bahwa China menerangkan tengah membangun untuk kepentingan pariwisata.

"Namun, jika kabar yang beredar benar bahwa China menempatkan alutsista dan tentara di Laut China Selatan, maka hal itu jelas merupakan pelanggaran," kata Lorenzana.

Selain itu, Lorenzana berkata dia juga menerima laporan bahwa nelayan Filipina telah dilecehkan oleh penjaga pantai China.

Bukan kali Filipina dan China saling menyampaikan protes terkait dengan aktivitas di wilayah sengketa.

Agustus lalu, China memprotes militer Filipina yang sedang membangun sebuah garnisun dekat Pulau Thitu yang masuk wilayah sengketa.

Lorenzana menyatakan, kawasan itu tengah menjadi sengketa antara China dengan negara-negara seperti Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Malaysia, dan Taiwan.

Setiap tahun, wilayah tersebut menghasilkan 5 triliun dolar AS (Rp 67.606 triliun) dari lalu lintas perdagangan kapal, terutama dari minyak bumi, dan kekayaan alamnya.

China mengklaim sebagian besar kawasan itu. Namun, PBB menegaskan klaim tersebut tidak didasarkan data yang valid.

Baca juga : China Bangun Bioskop di Pulau Sengketa di Laut China Selatan