Liga Arab Akan Lobi PBB untuk Mengakui Negara Palestina

AMMAN, KOMPAS.com - Liga Arab dalam waktu dekat akan mengirimkan diplomatnya untuk membujuk PBB mengakui Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Demikian dikabarkan kantor berita Reuters yang mengutip pernyartaan Menlu Jordania Ayman Safidi.

Pada Sabtu (6/1/2017), enam menteri luar negeri negara-negara Arab bertemu di Amman, Jordania untuk melanjutkan keputusan Liga Arab menentang langkah Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sebuah komite yang terdiri atas Mesir, Maroko, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Palestina, dan Jordania dibentuk setelah sidang darurat Liga Arab di Kairo bulan lalu.

Baca juga : Presiden Palestina: Yerusalem Tidak untuk Dijual!

Saat itu, Liga Arab menyatakan, bahwa keputusan Presiden Trump akan memicu gelombang kekerasan di Timur Tengah dan menggambarkan langkah Trump sebagai "pelanggaran hukum internasional yang berbahaya".

Safadi mengatakan, para menlu dari keenam negara merekomendasikan serangkaian langkah termasuk pertemuan para menlu Liga Arab yang akan digelar akhir bulan ini.

"Kami akan melawan keputusan (Trump) itu dengan mendorong resolusi PBB untuk mengakui negara Palestina dengan perbatasan 1967 dan Yerusalem sebagai ibu kotanya," ujar Safadi.

Namun, sejauh ini Safadi belum menjelaskan lebih rinci langkah diplomatik yang akan diambil tersebut.

Sementara itu, Sekjen Liga Arab Ahmed Aboul Gheit mengatakan, sidang tingkat menteri juga akan mendiskusikan perang Washington dalam proses perdamaian Arab-Israel di masa mendatang.

Sebab, Liga Arab menganggap, langkah pengakuan Jerusalem itu sudah merusak proses perdamaian Arab-Israel.

"Kami berupaya mengurangi kerugian Palestina dan mengurangi keuntungan Israel," ujar Aboul Gheit.

Baca juga : Pindahkan Kedubes ke Yerusalem, Guatemala Akui Tak Ada Tekanan AS

Pada 21 Desember 2017, Sidang Umum PBB mengadopsi resolusi yang disponsori Turki untuk menolak langkah Trump mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel.

Lewat pemungutan suara 128 negara mengecam langkah Trump itu dan hanya sembilan negara yang mendukung serta 35 negara memilih abstain.