Krisis Keuangan, Wali Kota Yerusalem Pecat Lebih dari 2.000 Pegawai

YERUSALEM, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Yerusalem telah memberhentikan 2.150 pegawainya sejak Rabu (3/1/2018), menyusul permasalahan anggaran yang sedang dialami.

Dilaporkan media Ibrani, Pemerintah Kota Yerusalem saat ini sedang berselisih paham terkait masalah anggaran dengan Kementerian Keuangan dan terancam menutup sejumlah layanan publik di kota itu.

Dilansir dari Times of Israel, sebanyak 1.000 pegawai yang diberhentikan, terdiri dari 317 pekerja sanitasi, 64 petugas polisi kota, 160 pegawai pusat kesehatan, 18 asisten ketenagakerjaan, dan 21 pekerja dari otoritas penyerapan.

Baca juga: Trump Bakal Jadi Nama Stasiun Kereta di Yerusalem

Wali Kota Yerusalem Nir Barkat juga membatalkan berbagai agenda kegiatan kota senilai hingga 72,4 juta dolar AS (sekitar Rp 971 miliar), yang berdampak pada 1.150 pegawai kehilangan pekerjaan.

Barkat menuduh permasalahan keuangan yang dialami kotanya saat ini merupakan tanggung jawab Menteri Keuangan Moshe Kahlon.

Menurut Barkat, Kementerian Keuangan Israel telah menahan ratusan juta shekel untuk anggaran kota Yerusalem sebagai balasan atas wali kota yang mendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam pemilihan terakhir.

Dalam pernyataannya, Barkat menyebut Menteri Keuangan Kahlon harus bertanggung jawab atas pukulan telak yang dialami kotanya, serta telah berjanji akan melakukan segala upaya demi mencegah pemerintahan kota ambruk.

"Kahlon harus menunjukkan kepemimpinannya dan keluar dari persembunyian sehingga kita bisa mengatasi krisis ini," kata Barkat.

Baca juga: Pindahkan Kedubes ke Yerusalem, Guatemala Akui Tak Ada Tekanan AS

Atas tuduhan yang dilontarkan wali kota, Menteri Kahlon tegas membantah dan mengatakan kementerian telah menambahkan anggaran untuk Yerusalem.

Perseteruan antara Wali Kota Barkat dengan Menteri Kahlon semakin memburuk, terlebih saat Sabtu (30/12/2017), truk sampah dari Yerusalem membuang muatannya di depan gedung kementerian keuangan.