Presiden Palestina: Yerusalem Tidak untuk Dijual!

YERUSALEM TIMUR, KOMPAS.com - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menjawab ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan memangkas dana bantuannya ke negara itu.

Abbas menegaskan jika Yerusalem selamanya akan menjadi ibu kota bagi negara Palestina dan tidak akan menukarnya dengan uang maupun emas.

"Yerusalem selamanya adalah ibu kota dari negara Palestina dan tidak akan dijual untuk emas maupun uang miliaran," kata Abbas seperti disampaikan melalui juru bicara kepresidenan, Rabu (3/1/2018).

Baca juga: Setelah Pakistan, Trump Ancam Putus Bantuan ke Palestina

Presiden Abbas, lanjut juru bicaranya, Nabil Abu Rudeina kepada AFP, juga menegaskan jika Palestina tidak menentang upaya negosiasi perdamaian.

"Kami tidak menentang upaya kembali bernegosiasi, namun (harus) didasarkan pada hukum internasional dan resolusi yang mengakui negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," tambah dia.

Penegasan tersebut juga setelah Trump, melalui pernyataan yang dilontarkannya di Twitter, bahwa Palestina telah menolak negosiasi damai dengan Israel.

Tuduhan Trump dimungkinkan disebabkan pernyataan Abbas sebelumnya yang menolak keterlibatan AS dalam upaya perdamaian dengan Israel, termasuk menolak segala proposal yang diajukan negara adidaya tersebut.

Sebelumnya, Trump menyebut akan memangkas dana bantuannya ke negara-negara yang dianggapnya tidak memberikan timbal balik manfaat kepada AS.

Jika benar AS tidak lagi memberikan bantuan kepada Palestina, dipastikan bakal memberikan dampak, mengingat AS sebagai salah satu negara pendonor terbesar negara itu.

Baca juga: Palestina Panggil Utusannya untuk Organisasi Pembebasan di AS

Dilaporkan AFP, pada 2016, jumlah bantuan yang diberikan Washington kepada Palestina sebesar 319 juta dolar AS (sekitar Rp 4,3 triliun).

Dana itu digunakan sebagai pendukung pembangunan di Palestina, dan penguatan sektor keamanan.

Selain memberikan dana secara langsung, AS juga menyumbang misi PBB di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebesar 304 juta dolar atau sekitar Rp 4,1 triliun.

Bank Dunia menyatakan, saat ini belum ada alternatif yang memungkinkan sebagai pengganti dana bantuan untuk pemerintah Palestina.

Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley pada Selasa (2/1/2018) juga telah mengatakan, presiden tidak ingin memberikan lebih banyak dana sampai Palestina bersedia kembali ke meja perundingan.

"Palestina sekarang harus menunjukkan mereka ingin datang ke meja perundingan," kata Haley.

Baca juga: AS Ancam Bakal Hentikan Anggaran Bantuan untuk Pakistan