Presiden Iran: Rakyat Berhak Protes, Tapi Jangan Destruktif

TEHERAN, KOMPAS.com - Presiden Iran, Hassan Rouhani, akhirnya buka suara menyikapi demonstrasi yang sudah berlangsung selama empat hari.

Di depan kanal televisi pemerintah, seperti dikutip Al Jazeera Minggu (31/12/2017), Rouhani menyatakan bahwa rakyat memiliki hak untuk menggelar demonstrasi.

"Kita adalah bangsa yang merdeka. Berdasarkan konstitusi dan hak warga negara, setiap orang bebas mengekspresikan kritik dan protes mereka," ulas Rouhani.

Namun, lanjut pemimpin 69 tahun tersebut, dia tidak menginginkan kebebasan berpendapat itu menjadi destruktif.

"Perlu adanya tata krama bahwa nantinya kritik tersebut bisa membangun negara ini. Demonstrasi seharusnya tidak membuat orang lain merasa hidup dan keamanannya terancam," papar Rouhani.

Rouhani juga mengecam Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang berkata dia memperhatikan dan merasa kasihan dengan rakyat Iran.

Baca juga : Demo Anti-pemerintah Landa Iran, 2 Orang Dikabarkan Tewas

Dalam berbagai kicauannya yang diunggah sejak 29 Desember di Twitter, Trump menyatakan rezim penindas tidak akan bertahan lama.

"Rakyat di Iran menginginkan perubahan. Hal inilah yang ditakutkan para pemimpin di sana," kata Trump.

Rouhani bereaksi dengan berujar Trump tidak pantas untuk merasa kasihan dengan Iran.

"Orang ini (Trump), yang telah berkata bahwa Iran adalah negara teroris, dan kebijakannya selalu memusuhi Iran, tidak pantas bersimpati ataupun kasihan kepada kami," sindir Rouhani dilansir dari kantor berita AFP.

Demo pertama kali terjadi di utara kota Masyhad, kota terbesar kedua Iran, Kamis (28/12/2017).

Di sana, warga turun ke jalan untuk mengekspresikan kekecewaan atas harga barang yang terlalu tinggi dan kepada rezim Rouhani.

Selain itu, mereka juga mengungkapkan kemarahan karena pemerintah terlalu sibuk mengurusi urusan kawasan Timur Tengah dibanding negara mereka sendiri.

Antara lain, pemerintah dianggap menyuplai senjata kepada kelompok pemberontak Yaman, Houthi, yang kemudian diperangi koalisi pimpinan Arab Saudi.

Demo kemudian meluas, dan disertai dengan bentrokan melawan aparat.