Kompas.com - 25/12/2017, 00:15 WIB
Pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB, Senin (18/12/2017), untuk resolusi yang menentang langkah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Meski didukung 14 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, resolusi itu gagal terbit karena Amerika menggunakan hak vetonya. un.org/UN Photo/Kim HaughtonPemungutan suara di Dewan Keamanan PBB, Senin (18/12/2017), untuk resolusi yang menentang langkah Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Meski didukung 14 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, resolusi itu gagal terbit karena Amerika menggunakan hak vetonya.
|
EditorPalupi Annisa Auliani

Prosedur “uniting peace” dan hak veto

Resolusi PBB 377 yang terbit pada 1950 menjadi payung hukum penyelenggaraan sidang darurat Majelis Umum PBB dalam hal Dewan Keamanan PBB gagal membuat resolusi terkait perdamaian karena penggunaan hak veto. Langkah seperti ini dikenal sebagai prosedur “uniting for peace”.

Sepanjang sejarah PBB, prosedur tersebut telah dipakai 11 kali, sudah termasuk sidang darurat pada Kamis itu. Selain sidang pada Kamis, sidang lain berlangsung pada 1-10 November 1956, 4-10 November 1956, 8-21 Agustus 1958, 17-19 September 1960, 17-18 Juni 1967, 10-14 Januari 1980, 22 Juli 1980-24 September 1982, 13-14 September 1981, 29 Januari-5 Februari 1982, dan April 1997-16 Januari 2009.

Dari 11 kali penggunaan prosedur “uniting for peace” itu, hanya empat di antaranya yang tidak terkait dengan situasi di Timur Tengah, khususnya berkaitan dengan relasi Palestina dan Israel. Keempat sesi sidang darurat tersebut membahas Hongaria (1956), Congo (1960), Afghanistan (1980), dan Namibia (1981).

Sebagai catatan, sidang darurat Majelis Umum PBB dalam payung prosedur ini mensyaratkan dukungan dari 7 (tujuh) anggota Dewan Keamanan PBB untuk dapat digelar. Sampai tulisan ini dibuat, Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 anggota dengan 5 (lima) di antaranya adalah anggota tetap.

Anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis, dan China. Masing-masing anggota tetap ini memiliki hak veto.

Merujuk dokumen di Dag Hammarskjöld Library, Perpustakaan PBB—dapat dilihat di link http://research.un.org/en/docs/sc/quick/veto —hak veto pertama kali digunakan pada  16 Februari 1946, diajukan oleh Uni Soviet, negara yang setelah pecah berubah nama menjadi Rusia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Per 18 Desember 2017—saat Amerika Serikat menggunakan hak vetonya atas rancangan resolusi yang menentang langkah Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel—penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB tercatat sebanyak 246 kali. Dari jumlah itu, 80 veto datang dari Amerika Serikat.

Adapun 10 anggota lain dipilih di Majelis Umum PBB untuk masa keanggotaan dua tahun di Dewan Keamanan PBB. Tercatat ada 60 negara anggota PBB yang sampai sekarang belum pernah satu kali pun menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, seperti tertera di halaman http://www.un.org/en/sc/members/notelected.asp.

Logo PBB di ruang sidang Majelis Umum PBBun.org/UN Photo/RYAN BROWN Logo PBB di ruang sidang Majelis Umum PBB

Per Desember 2017, 10 anggota tidak tetap PBB adalah Bolivia (keanggotaan hingga 2018), Mesir (2017), Ethiopia (2018), Italia (2017), Jepang (2017), Kazakhtan (2018), Senegal (2017), Swedia (2018), Ukraina (2017), dan Uruguay (2017).

Sejak kehadirannya pada 1946, Dewan Keamanan PBB telah menghasilkan ribuan resolusi. Pada 2017 saja, misalnya, per 22 Desember 2017 sudah terbit 61 resolusi dari dewan ini, sementara pada 2016 terbit 78 resolusi.

Catatannya, tidak setiap penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB akan ditindaklanjuti dengan sidang darurat Majelis Umum PBB. Pada 2017, misalnya, ada 6 kali penggunaan hak veto tetapi yang berlanjut ke sidang darurat Majelis Umum PBB hanya penggunaan veto oleh Amerika Serikat pada 18 Desember 2017, karena tidak semuanya juga memenuhi kriteria untuk pengajuan prosedur “uniting for peace”.

Kembali ke arti penting resolusi Majelis Umum PBB soal Yerusalem yang dilansir Kamis lalu, definisi prosedur “uniting for peace” ini pun sudah mencakupnya.

Prosedur tersebut ibarat jalan memutar menyikapi hak veto, yang memberikan kesempatan kepada semua anggota PBB untuk membuat rekomendasi tindakan bersama atas isu yang gagal mendapatkan resolusi dengan dukungan bulat kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kearifan Pilar Singa Ashoka

Kearifan Pilar Singa Ashoka

Internasional
Refleksi 12 Tahun Serangan Penembakan Brutal Mumbai

Refleksi 12 Tahun Serangan Penembakan Brutal Mumbai

Internasional
Amerika Meniru Indonesia?

Amerika Meniru Indonesia?

Internasional
Ulang Tahun Selebgram Ini Berujung Petaka, 3 Orang Tewas Termasuk Suaminya

Ulang Tahun Selebgram Ini Berujung Petaka, 3 Orang Tewas Termasuk Suaminya

Internasional
Takut Terkena Virus Corona, Seorang Pria Kurung Istrinya di Kamar Mandi

Takut Terkena Virus Corona, Seorang Pria Kurung Istrinya di Kamar Mandi

Internasional
Korea Utara Umumkan Uji Coba 'Artileri Laras Jauh'

Korea Utara Umumkan Uji Coba "Artileri Laras Jauh"

Internasional
Erupsi Gunung Merapi Jadi Perhatian Media Internasional

Erupsi Gunung Merapi Jadi Perhatian Media Internasional

Internasional
Anggotanya Tularkan Virus Corona, Pemimpin Sekte Sesat di Korsel Ini Berlutut Minta Maaf

Anggotanya Tularkan Virus Corona, Pemimpin Sekte Sesat di Korsel Ini Berlutut Minta Maaf

Internasional
Mahathir Salahkan Anwar Ibrahim atas Krisis Politik Malaysia: Dia Terobsesi Jadi PM

Mahathir Salahkan Anwar Ibrahim atas Krisis Politik Malaysia: Dia Terobsesi Jadi PM

Internasional
Kerusuhan India: Upaya Menentang UU Kewarganegaraan Kontroversial yang Tewaskan 42 Orang

Kerusuhan India: Upaya Menentang UU Kewarganegaraan Kontroversial yang Tewaskan 42 Orang

Internasional
[KABAR DUNIA SEPEKAN] Bayi Cemberut Saat Dilahirkan | Mahathir Kecewa Dikhianati Muhyiddin

[KABAR DUNIA SEPEKAN] Bayi Cemberut Saat Dilahirkan | Mahathir Kecewa Dikhianati Muhyiddin

Internasional
Perubahan Wajah Afghanistan Selama 18 Tahun Diinvasi AS

Perubahan Wajah Afghanistan Selama 18 Tahun Diinvasi AS

Internasional
Momen Manis, Mahathir Mohamad Dapat Pelukan dari Sang Istri

Momen Manis, Mahathir Mohamad Dapat Pelukan dari Sang Istri

Internasional
Mengeluh soal Kehidupan, Pria Ini Meninggal Saat Siaran Langsung TV

Mengeluh soal Kehidupan, Pria Ini Meninggal Saat Siaran Langsung TV

Internasional
Virus Corona: Malaysia Tambah Empat Kasus, Armenia Umumkan Kasus Pertama

Virus Corona: Malaysia Tambah Empat Kasus, Armenia Umumkan Kasus Pertama

Internasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.