PBB Berlakukan Sanksi Baru ke Korea Utara, Apa Isinya?

NEW YORK, KOMPAS.com - Dewan Keamanan PBB secara bulat setuju untuk menjatuhkan sanksi lebih keras kepada Korea Utara, menyusul uji coba rudal balistik antarbenua baru-baru ini.

Resolusi yang disusun oleh Amerika Serikat ini mencakup langkah-langkah untuk mengurangi impor bensin negara itu hingga 90 persen.

China dan Rusia, mitra dagang utama Korea Utara, setuju akan resolusi tersebut.

Presiden AS Donald Trump menyambut baik resolusi tersebut. Dalam kicauannya di Twitter, Trump mengatakan dunia ingin "perdamaian, bukan kematian".

The United Nations Security Council just voted 15-0 in favor of additional Sanctions on North Korea. The World wants Peace, not Death!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Desember 2017

Apa saja sanksi baru itu?

Ketegangan terus meningkat sepanjang tahun ini karena program nuklir dan rudal Korea Utara terus dikembangkan, dengan mengabaikan tekanan dari kekuatan dunia.

Administrasi pemerintahan Trump sedang mencari solusi diplomatik untuk masalah ini, dan merancang satu set sanksi baru ini. Dilansir dari BBC Indonesia, Sabtu (23/12/2017), berikut sejumlah sanksi baru yang diberikan ke Korea Utara.

-Impor produk bensin akan dibatasi 500.000 barel per tahun, dan minyak mentah 4 juta barel per tahun

-Semua warga negara Korea Utara yang bekerja di luar negeri harus kembali ke negara asal dalam waktu 24 bulan berdasarkan proposal resolusi, membatasi sumber vital mata uang asing

-Juga akan ada larangan ekspor barang-barang Korea Utara, seperti mesin dan peralatan listrik

Baca juga : AS Jatuhkan Sanksi ke Korea Utara Terkait Serangan WannaCry

AFP Estimasi jangkauan rudal Korea Utara

Bulan lalu, AS mengumumkan sanksi baru terhadap Korea Utara yang dirancang untuk membatasi pendanaan program rudal nuklir dan balistik Korut.

Langkah tersebut menargetkan bisnis pelayaran Korea Utara dan perusahaan China yang melakukan perdagangan dengan Pyongyang.

PBB juga menyetujui sanksi baru menyusul uji coba nuklir Korea Utara pada 3 September 2017.

Langkah-langkah ini membatasi impor minyak dan melarang ekspor tekstil sebagai upaya mengosongkan bahan bakar dan pendapatan Korea Utara untuk program senjatanya.