Peluncuran Stasiun Radio Khusus Gay di Tunisia Tuai Kecaman

TUNIS, KOMPAS.com — Asosiasi Shams, organisasi di Tunisia yang membela hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, meluncurkan stasiun radio khusus dengan dukungan dari Kedutaan Besar Belanda.

Stasiun radio internet yang diberi nama Radio Shams tersebut diluncurkan pada Senin (11/12/2017) pekan lalu dengan diiringi kecaman dan kontroversi dari masyarakat.

Sebagai radio khusus gay pertama di negara Arab, Radio Shams dinilai telah mencederai identitas masyarakat serta memperkenalkan dan mempromosikan hal negatif.

Namun, tidak sedikit pula yang mendukung dengan menyebutnya sebagai wadah ekspresi kaum minoritas.

Baca juga: Kisah Perempuan Tunisia Mengembalikan Keperawanan

Ketua Asosiasi Shams Bou Hadid Hadi mengatakan, tujuan diluncurkannya stasiun radio tersebut adalah untuk menangani hal yang terkait dengan gay dan kesulitan mereka di masyarakat.

"Kami ingin menyuarakan bahwa minoritas ini dapat hidup dalam masyarakat yang toleran. Stasiun radio ini akan menjadi suara mereka," kata Hadid Hadi dikutip dari Al Arabiya, Senin (18/12/2017).

Hadi menambahkan, Radio Shams juga akan mengakomodasi kepentingan masyarakat Tunisia melalui program politik dan ekonomi.

Terkait peluncuran stasiun radio tersebut, aktivis sosial Osama Hamdy mengatakan, kaum minoritas seksual tetap memiliki hak mendapatkan media untuk menyuarakan dan membela hak mereka.

Agar mereka dapat hidup dengan bangga dan tidak menghabiskan hidup mereka dengan bersembunyi.

"Masyarakat Tunisia yang berusaha meningkatkan demokrasi di negaranya harus mau berusaha menerima orang lain, menghargai kehadiran mereka di masyarakat, dan membela hak mereka."

"Sebab, menghormati minoritas merupakan prioritas untuk memberdayakan demokrasi," lanjutnya.

Baca juga: Remaja di Inggris Disiksa agar Mengaku Gay

Sementara itu, aktivis lain, Tounsi Hor, menolak peluncuran stasiun radio tersebut. Dia mengatakan, ada perbedaan antara kebebasan dan kerusakan moral.

Menurut dia, homoseksual bertentangan dengan identitas dan budaya Tunisia.

"Pihak berwenang harus campur tangan dan menangguhkan siaran radio tersebut demi mengakhiri pesan minoritas yang tidak menghormati agama masyarakat dan mendorong perbuatan buruk," ujarnya.