Dewan Keamanan PBB Pertimbangkan Tolak Keputusan AS Terkait Yerusalem

NEW YORK, KOMPAS.com — Terkait pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Dewan Kemanan PBB sedang mempertimbangkan penerbitan resolusi yang menyebutkan setiap perubahan status Yerusalem secara sepihak adalah ilegal.

Draf resolusi telah sampai ke Mesir pada Sabtu (16/12/2017) dan para diplomat akan mengeluarkan keputusan paling cepat pada Senin (18/12/2017),

Dilansir dari AFP, draf resolusi akan menekankan status Yerusalem yang harus diputuskan melalui negoisasi.

Selain itu, resolusi PBB juga akan menyampaikan penyesalan mendalam atas pengakuan Yerusalem, tanpa menyebutkan secara spesifik ke arah keputusan Trump.

Baca juga: Tolak Pengakuan Yerusalem, Indonesia Galang Dukungan Uni Eropa

"Keputusan dan tindakan apa pun untuk mengubah sifat, status, atau komposisi demografi Yerusalem tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku dan batal, serta harus dicabut," tulis draf tersebut.

Diplomat PBB memperkirakan, AS akan menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi, sementara sebagian besar dari 14 anggota dewan lain diharapkan dapat menyepakati draf resolusi.

Draf resolusi itu juga menyerukan semua negara menahan pemindahan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Seruan itu merefleksikan kemungkinan negara lain mengikuti jejak AS.

PBB meminta semua anggota negara tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan resolusi mengenai status kota Yerusalem.

AFP Israel, Jerusalem, dan Tepi Barat

Seperti diketahui, gelombang kerusuhan dan bentrokan setelah pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel terus terjadi antara aparat keamanan dan warga Palestina.

Total jumlah korban orang Palestina yang tewas mencapai delapan orang dalam bentrokan yang hampir memasuki dua pekan tersebut.

Sementara itu, Wakil Presiden AS Mike Pence akan mengunjungi Yerusalem pada Rabu (20/12/2017) di tengah krisis paling kontroversial antara Israel dan Palestina memanas.