Masa Darurat Militer di Mindanao Diperpanjang Setahun

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Rabu (13/11/2017), mendapatkan persetujuan Kongres untuk memperpanjang masa darurat militer di wilayah selatan negeri itu.

Sebelumnya, Duterte meminta agar darurat militer di wilayah Mindanao diperpanjang hingga 31 Desember tahun depan.

Dia juga meminta agar aparat keamanan bisa menahan tersangka pemberontak di wilayah tersebut tanpa dakwaan. Kedua permintaan Duterte ini disetujui suara mayoritas di Senat dan DPR Filipina.

"Mosi untuk memperpanjang pemberlakuan darurat militer dan tak perlunya surat perintah penahanan disetujui," ujar Ketua DPR Pantaleon Alvarez setelah voting menunjukkan angka 240-27.

Baca juga : Duterte Minta Perpanjang Masa Darurat Militer di Selatan Filipina

Pada Mei lalu, Duterte menerapkan undnag-undang militer dan jaminan konstitusional terhadap penahanan tanpa surat perintah, di seluruh wilayah Mindanao yang berpenduduk sekitar 20 juta jiwa itu.

Darurat militer di Mindanao ditetapkan Duterte hanya beberapa jam setelah kelompok militan Islam merebut kota Marawi.

Sesuai konstitusi Filipina di tahap pertama penerapan undang-undang militer hanya bisa dilakukan maksimal selama 60 hari.

Namun, pada Juli lalu Kongres mengizinkan Duterte untuk memperpanjang darurat militer hingga 31 Desember 2017 untuk memastikan Marawi bisa direbut kembali dari kelompok bersenjata yang ingin menjadikan kota itu sebagai basis ISIS.

Setelah lima bulan baku tembak dengan lebih dari 1.100 korban jiwa, pada Oktober lalu Duterte mendeklarasikan kota Marawi sudah direbutkembali dari tangan kelompok militan.

Namun, pada Senin (11/12/2017), Duterte memperingatkan, anggota kelompok militan yang berhasil meloloskan diri kemungkinan akan kembali menggalang kekuatan.

Baca juga : Batalkan Pembicaraan Damai, Duterte Siap Perang Lawan Pemberontak?

Permintaan Duterte yang menginginkan perpanjangan darurat militer dikritik karena dikhawatirkan akan mengembalikan Filipina ke bawah kediktatoran seperti di masa pemerintahan Ferdinand Marcos.

Meski dikecam, Duterte malah mengatakan, dia bisa saja menerapkan undang-undang militer di seluruh Filipina demi menyelamatkan negeri itu dari narkoba, kriminalitas, dan terorisme.