Duterte Minta Perpanjang Masa Darurat Militer di Selatan Filipina

MANILA, KOMPAS.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta kepada Kongres untuk memperpanjang masa darurat militer di kawasan selatan.

Dilansir kantor berita AFP Senin (11/12/2017), dalam surat kepada kongres, Duterte meminta darurat militer secara khusus diberlakukan di Pulau Mindanao.

Alasannya di tempat itu, Duterte merasa masih banyak anggota kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), selain terdapat gerilyawan komunis.

"Saya meminta kepada Kongres Filipina untuk menyetujui Darurat Militer, dan menangguhkan hak istimewa bagi orang yang masuk dalam kategori habeas corpus," kata Duterte dalam suratnya.

Baca juga : Militer Filipina Sebut 89 Teroris Asing Berada di Mindanao

Masa perpanjangan hukum darurat militer itu bakal berlangsung satu tahun, serta terhitung mulai 1 Januari 2018.

Duterte memberlakukan hukum militer di seluruh Mindanoa, yang wilayahnya menjadi rumah bagi 20 juta orang pada Mei lalu untuk menangkal pengaruh ISIS di Kota Marawi.

Selama operasi militer untuk mengusir ISIS dari Marawi dimulai 23 Mei, 1.000 orang tewas, dan 400.000 tempat tinggal hancur.

17 Oktober lalu, Duterte mendeklarasikan Marawi telah terbebas dari ISIS.

Selain itu, para pemimpin tertinggi teroris di Marawi, Isnilon Hapilon dan Omarkhayam Maute, tewas dalam baku tembak dengan tentara pemerintah.

Meski begitu, kekhawatiran tetap menyeruak akan sisa-sisa anggota Maute dan Abu Sayyaf yang selamat dan melarikan diri bakal kembali, serta kembali membentuk grup.

Masa darurat militer pertama berlaku 60 hari. Namun, pemrintah Filipina memperpanjang durasinya hingga akhir 2017 untuk membersihkan Mindanao dari teroris.

Baca juga : Amnesti Internasional Sebut Militer Filipina Lakukan Pelanggaran HAM di Marawi