Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengapa Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel Sangat Kontroversial?

Kompas.com - 06/12/2017, 11:01 WIB
Veronika Yasinta

Penulis

Sumber CNN


YERUSALEM, KOMPAS.com — Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

Dilansir dari CNN, pengumuman itu juga sebagai langkah memenuhi janji kampanyenya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Seperti diketahui, Israel dan Palestina mengklaim kota suci tersebut sebagai ibu kota mereka.

Keputusan Trump bakal memicu aksi demonstrasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan di kedutaan dan konsulat AS.

Lalu, mengapa pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel menjadi sangat kontroversial?

Baca juga: Trump Diklaim Bakal Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Status final Yerusalem selalu menjadi salah satu hal tersulit dan menyulutkan pertanyaan sensitif dalam konflik Israel dan Palestina.

Jika AS mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, hal itu seakan menjawab pertanyaan tersebut secara sepihak. Padahal, masalah tersebut akan berbenturan dengan konsensus internasional mengenai kota suci itu.

Mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel juga selangkah lebih maju untuk memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem yang semakin mempererat Israel berdaulat atas kota tersebut.

Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem bisa saja menjadi mudah karena AS juga menempatkan konsulatnya di Yerusalem, sementara gedung kedutaan berada di Tel Aviv.

Baca juga: Menlu Panggil Dubes AS, Tanya Aksi Trump Akui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Namun, hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pemindahan Kedubes AS berisiko menyulut krisis diplomatik dengan negara Arab, termasuk protes massa yang meluas di luar gedung Kedubes AS di negara-negara tersebut.

Pengakuan ini akan menggulingkan 70 tahun konsensus internasional terkait Yerusalem. Di sisi lain, pengakuan itu secara efektif akan memberi sinyal mengakhiri upaya mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina.

Sejak 1995, Kongres AS mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan AS memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. AS dianggap harus menghormati pilihan Israel atas Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Baca juga: Liga Arab: Pengakuan AS Terkait Yerusalem Bisa Picu Kekerasan

Namun, mantan Presiden AS, seperti Bill Clinton, George W Bush, dan Barack Obama, menolak memindahkan kedutaan tersebut dengan alasan kepentingan keamanan nasional.

Keputusan pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem terus diperbarui setiap enam bulan sekali.

Bendera Israel berkibar di dekat Masjid Kubah Batu Al Aqsa pada 5 Desember 2017. (AFP/Thomas Coex)
Bendera Israel berkibar di dekat Masjid Kubah Batu Al Aqsa pada 5 Desember 2017. (AFP/Thomas Coex)

Yerusalem Timur

PBB menyusun rencana pemisahan Yerusalem sebagai "kota internasional" yang terpisah pada 1947. Namun, perang yang diikuti dengan deklarasi kemerdekaan Israel satu tahun kemudian membuat kota ini terbagi.

Ketika pertempuran berakhir pada 1949, perbatasan gencatan senjata yang sering disebut Jalur Hijau karena digambar dengan tinta hijau terlihat Israel menguasai bagian barat dan Jordania menguasai bagian timur, termasuk Kota Tua Yerusalem yang terkenal.

Pada perang enam hari di 1967, Israel menempati Yerusalem Timur. Sejak itu, seluruh kota berada di bawah kekuasaan Israel. Namun, rakyat Palestina dan komunitas internasional terus berupaya agar Yerusalem Timur menjadi ibu kota masa depan Palestina.

Baca juga: Israel Hancurkan Rumah Impian Sebuah Keluarga Palestina di Yerusalem

Sebanyak 850.000 orang tinggal di Yerusalem yang terdiri dari 37 persen orang Arab dan 61 persen orang Yahudi.

Populasi orang Yahudi termasuk 200.000 Yahudi Ortodoks, sementara orang Arab Kristen hanya 1 persen dari populasi.

Kebanyakan warga Palestina tinggal di Yerusalem Timur yang juga bertetangga dengan Israel dan Arab di Yerusalem.

Sebelum 1980, banyak negara yang menempatkan duta besarnya di Yerusalem, termasuk Belanda dan Kosta Rika. Namun, pada Juli 1980, Israel melanggar kesepakatan dengan mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Baca juga: Foto Presiden Israel Diedit Kenakan Kain Kepala Palestina

Dewan Keamanan PBB mengecam pencaplokan Israel terhadap Yerusalem Timur dan menyatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

Pada 2006, Kosta Rika dan El Savador menjadi negara terakhir yang memindahkan kedubesnya dari Yerusalem dan bergabung dengan 84 negara lainnya yang menempatkan kedubes di Tel Aviv.

Namun, beberapa negara masih memiliki konsulat di Yerusalem, termasuk AS, yang berada di sisi barat kota itu. Negara lain, seperti Inggris dan Perancis, memiliki konsulat di sisi timur Yerusalem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber CNN
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com