Mengapa Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel Sangat Kontroversial?

Yerusalem Timur

PBB menyusun rencana pemisahan Yerusalem sebagai "kota internasional" yang terpisah pada 1947. Namun, perang yang diikuti dengan deklarasi kemerdekaan Israel satu tahun kemudian membuat kota ini terbagi.

Ketika pertempuran berakhir pada 1949, perbatasan gencatan senjata yang sering disebut Jalur Hijau karena digambar dengan tinta hijau terlihat Israel menguasai bagian barat dan Jordania menguasai bagian timur, termasuk Kota Tua Yerusalem yang terkenal.

Pada perang enam hari di 1967, Israel menempati Yerusalem Timur. Sejak itu, seluruh kota berada di bawah kekuasaan Israel. Namun, rakyat Palestina dan komunitas internasional terus berupaya agar Yerusalem Timur menjadi ibu kota masa depan Palestina.

Baca juga: Israel Hancurkan Rumah Impian Sebuah Keluarga Palestina di Yerusalem

Sebanyak 850.000 orang tinggal di Yerusalem yang terdiri dari 37 persen orang Arab dan 61 persen orang Yahudi.

Populasi orang Yahudi termasuk 200.000 Yahudi Ortodoks, sementara orang Arab Kristen hanya 1 persen dari populasi.

Kebanyakan warga Palestina tinggal di Yerusalem Timur yang juga bertetangga dengan Israel dan Arab di Yerusalem.

Sebelum 1980, banyak negara yang menempatkan duta besarnya di Yerusalem, termasuk Belanda dan Kosta Rika. Namun, pada Juli 1980, Israel melanggar kesepakatan dengan mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Baca juga: Foto Presiden Israel Diedit Kenakan Kain Kepala Palestina

Dewan Keamanan PBB mengecam pencaplokan Israel terhadap Yerusalem Timur dan menyatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.

Pada 2006, Kosta Rika dan El Savador menjadi negara terakhir yang memindahkan kedubesnya dari Yerusalem dan bergabung dengan 84 negara lainnya yang menempatkan kedubes di Tel Aviv.

Namun, beberapa negara masih memiliki konsulat di Yerusalem, termasuk AS, yang berada di sisi barat kota itu. Negara lain, seperti Inggris dan Perancis, memiliki konsulat di sisi timur Yerusalem.