Dana Bantuan Inggris "Dibelokkan" ke Kelompok Ekstrem di Suriah

Pengadilan afiliasi Al Qaeda

Investigasi BBC juga mengungkap kepolisian di wilayah pemberontak Suriah menyokong sejumlah pengadilan yang dikelola kelompok Zinki.

Polisi bahkan turut membantu dengan menulis surat perintah penahanan, menyampaikan surat pemberitahuan pengadilan, dan mengantarkan pelaku kejahatan ke pengadilan.

Selain mendukung pengadilan yang dikelola kelompok Zinki, kepolisian ikut menyokong pengadilan yang dikelola kelompok afiliasi Al Qaeda, Jabhat Al Nusra.

Baca juga : CIA: Iran Terlibat dengan Al Qaeda

Beberapa anggota polisi yang keuangannya didanai pemerintah Inggris itu hadir ketika dua perempuan dihukum rajam dekat Sarmin pada 2014. Kepada BBC, sejumlah sumber mengatakan polisi membantu menutup jalan sehingga eksekusi bisa berlangsung.

ASI mengklaim polisi-polisi yang menghadiri eksekusi rajam tidak berada langsung di bawah kendali kubu Kepolisian Suriah Merdeka (FSP) dan telah dipecat sejak insiden itu.

BBC menemukan kejanggalan lain setelah memperoleh bukti bahwa kelompok afiliasi Al Qaeda, Jabhat Al Nusra, memilih para personel kepolisian di dua kantor di Provinsi Idlib.

ASI mengaku para personel yang dipilih Al Nusra berhasil dideteksi dalam dua bulan dan pembayaran ke kantor polisi itu dihentikan.

Baca juga : Serangan Udara Rusia Menewaskan 12 Komandan Lapangan Al Qaeda

ASI menekankan pembayaran yang dimaksud mencapai 1.800 dolar AS atau Rp 24,3 juta, dan uang itu tidak berasal dari dana pemerintah Inggris. Meski demikian, ASI tidak menjelaskan bagaimana mereka bisa mengingat seluruh proyek itu didanai menggunakan uang tunai.

"Kami menanggapi tuduhan-tuduhan adanya kerja sama (FSP) dengan kelompok teroris dan pelanggaran hak asasi dengan sangat serius, dan Kementerian Luar Negeri telah membekukan program ini selagi kami menyelidiki tuduhan-tuduhan ini," kata juru bicara pemerintah Inggris.