Liga Arab: Pengakuan AS Terkait Yerusalem Bisa Picu Kekerasan

KAIRO, KOMPAS.com - Liga Arab memperingatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menjelang keputusannya mengenai pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, karena dapat memicu kekerasan dan tidak sesuai dengan proses perdamaian Israel-Palestina.

Dilansir dari AFP, Senin (4/12/2017), Ketua Liga Arab, Ahmed Abul Gheit menyatakan, langkah Trump akan menganggu stabilitas Timur Tengah dan seluruh dunia.

"Sangat disayangkan beberapa orang bersikeras melakukan langkah ini tanpa memperhatikan bahaya yang ditimbulkannya terhadap stabilitas Timur Tengah dan seluruh dunia," katanya.

Abul Gheit mengatakan Liga Arab sangat dekat dengan isu tersebut. Dia juga berupaya berhubungan dengan pihak berwenang Palestina dan negara-negara Arab untuk mengkoordinasikan posisi Arab, jika Trump memberikan keputusan terhadap Yerusalem.

Baca juga : Apakah Trump Bakal Akui Yerusalem sebagai Ibukota Israel?

Sebelumnya, menantu Trump sekaligus utusan perdamaian Timur Tengah Jared Kushner mengatakan kepada Forum Saban, pada Minggu (3/12/2017), Trump akan semakin dekat dengan keputusan pengakuan Yerusalem.

Trump harus memutuskan pada Senin (4/12/2017), terkait penundaan rencana memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem selama enam bulan ke depan.

Namun, diplomat dan pengamat memperkirakan Trump bakal mengumumkan dukungannya terhadap klaim Israel atas Yerusalem sebagai ibukota, pada Rabu (6/12/2017).

"Tidak ada yang membenarkan tindakan ini. Keputusan itu tidak akan menghasilkan ketenangan atau stabilitas, melainkan akan memicu fanatisme dan kekerasan," ucap Abul Gheit.

Baca juga : Suriah Hancurkan 2 Rudal yang Diluncurkan Israel

Menurutnya langkah tersebut hanya menguntungkan satu pihak, yaitu pemerintahan Israel yang anti-perdamaian.

Israel telah menduduki Yerusalem timur dan Tepi Barat pada 1967. Pencaplokan Yerusalem timur merupakan langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Orang-orang Palestina melihat sisi timur Yerusalem sebagai ibukota negara masa depan mereka.

Sementara, status Yerusalem harus dinegosiasikan antara kedua belah pihak.