China Bangun Infrastruktur di Papua Niugini, Australia Mulai Khawatir

PORT MORESBY, KOMPAS.com - Pemerintah Papua Niugini (PNG) menandatangani sejumlah kesepakatan pembangunan infrastruktur dengan China sebagai bagian dari kebijakan One Belt, One Road.

Hal ini, menurut Pemerintah PNG, dimaksudkan untuk menciptakan "koridor perdagangan yang lebih efisien antara Asia Pasifik dan Australia Barat".

"Sejalan dengan berkembangannya inisiatif (One Belt, One Road) ini, kita melihat perbaikan infrastruktur di banyak negara berkembang," demikian pernyataan kantor Perdana Menteri PNG Peter O'Neill, Senin (20/11/2017).

Terdapat tiga kesepakatan yang ditandatangani dengan tujuan untuk meningkatkan pertanian, transportasi, serta pengiriman barang dan jasa ke wilayah terpencil PNG.

Baca juga : Proyek ?One Belt One Road? China, Apa Untungnya bagi ASEAN?

Selain itu, ada kesepakatan yang ditujukan untuk membantu masyarakat agar terlibat lebih aktif dalam perekonomian.

"Saya berterima kasih kepada Pemerintah China dan China Railway Company atas komitmen mereka terhadap Papua Niugini," kata PM O'Neill.

"Dukungan Anda untuk Papua Niugini akan diingat untuk jangka panjang," tambahnya.

Pengumuman kesepakatan kedua negara tersebut disampaikan di tengah kekhawatiran oposisi Australia mengenai hilangnya pengaruh negara ini di Pasifik karena digantikan kekuatan dunia lainnya, terutama China.

Juru bicara oposisi urusan pertahanan Richard Marles dalam pidatonya ini di Lowy Institute menyatakan kawasan Pasifik merupakan "blind spot" keamanan terbesar Australia.

Dia menambahkan, adanya ketakutan menjadi "kekuatan kolonial yang angkuh" telah menghambat Australia untuk terlibat secara efektif di Pasifik.

Berdasar informasi yang diperoleh ABC, banyak tokoh senior bidang keamanan nasional Australia menentang gagasan tersebut. Mereka meyakini tidak bijaksana jika semakin tergantung pada China.