Kemerdekaan Catalonia, Trauma Indonesia?

Tidak bisa dibantah, bayang-bayang konflik di Balkan yang muncul akibat menguatnya nasionalisme berdasarkan etno-religi sempat menghantui banyak orang Indonesia di awal reformasi mengingat sejak awal bangsa ini memiliki identitas etnis, religi, bahkan kultural yang lebih beragam dibandingkan wilayah Balkan.

Belum lagi, terdapat faktor selain tercabiknya tenun kebangsaan Indonesia di Timor Timur, Gus Dur dan wakilnya, Megawati Soekarnoputri, sebagai pasangan pemimpin sipil harus bekerja keras mengendalikan konflik sektarian di Ambon dan Poso maupun konflik etnis di Sambas, Kalimantan Barat.

Itu belum termasuk konflik separatisme di Aceh yang menguat dan sejumlah konflik kecil pascareformasi seperti konflik Banyuwangi pada 1998 ang hingga kini menyisakan misteri, maupun konflik antarkelompok pamswakarsa berlatar etnis di Batam pada 1999.

Boleh dibilang, tahun 1999 pemerintah Presiden Gus Dur seperti kembali ke masa Presiden Soekarno yang penuh konflik di tahun 1950-an. Beruntungnya, seluruh gejolak tersebut bisa diatasi pemerintah sipil Indonesia yang rapuh.

Rapuh karena kerapnya gonta-ganti menteri dan puncaknya tidak sampai setahun berkuasa. Pada Sidang Istimewa MPR 23 Juli 2001, mandat Presiden Gus Dur dicopot dan ia digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Pendekatan ekonomi

Pergantian presiden yang singkat membuat pendekatan pemerintah berubah. Jika Presiden Gus Dur memilih pendekatan dialog maka Presiden Megawati melengkapinya dengan tindakan tegas: operasi militer diterapkan.

Pendekatan lebih taktis ditetapkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakilnya Jusuf Kalla yang berhasil membuat kapak perang di wilayah Aceh dikubur.