Kemerdekaan Catalonia, Trauma Indonesia?

Lihat Foto

Demonstran mengibarkan bendera Spanyol dan mendukung polisi dalam aksi demonstrasi mendukung Spanyol bersatu di hari referendum kemerdekaan yang dilarang di Catalonia, Madrid, Spanyol, Minggu (1/10/2017).(ANTARA FOTO/REUTERS/RAFAEL MARCHANTE)

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalonia, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017).

Massa pendukung pro-kemerdekaan Catalonia menggelar demo di Barcelona, Spanyol, pada 21 Oktober 2017. Mereka menyerukan pembebasan dua orang pimpinan Catalonia yang ditahan pihak Madrid.

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini Kirim artikel

EditorLaksono Hari Wiwoho

PEMERINTAH RI melalui Kementerian Luar Negeri melalui laman resmi Twitter Kemlu RI pada 28 Oktober 2017 menyatakan bahwa Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Catalonia dan tidak mendukung pemisahan Catalonia dari Spanyol.

Catalonia menyampaikan deklarasi kemerdekaan sepihak setelah wilayah tersebut mengadakan referendum penentuan nasib sendiri pada 1 Oktober lalu. Namun, referendum tersebut dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol karena melanggar konstitusi Spanyol.

Sikap Indonesia yang disampaikan Menlu Retno Marsudi, terhitung cepat, hanya berselang sehari setelah Parlemen regional Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol.

Bukan kebetulan, Indonesia menyatakan penolakan tersebut bertepatan dengan hari yang sangat bersejarah bagi Indonesia, terutama dalam sejarah integrasi NKRI.

Banyak yang telah lupa pada 28 Oktober 1999, Indonesia secara resmi menyerahkan Timor Timur kepada PBB. Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang baru dilantik pada 20 Oktober 1999 menyerahkan surat penyerahan provinsi ke-27 tersebut kepada Sekjen PBB, Kofi Annan.

Surat tersebut berisi hasil keputusan Sidang Umum MPR No. V/MPR/1999 tentang pengesahan hasil jajak pendapat dan pencabutan TAP MPR No. VI/MPRS/1978 tentang integrasi Timor Timor di NKRI. Satu episode yang sempat memunculkan histeria Balkanisasi akan menimpa Indonesia pascareformasi.

Istilah Balkanisasi muncul akibat peristiwa konflik di wilayah Semenanjung Balkan, Eropa Timur, khususnya di wilayah Yugoslavia pada awal 1990-an. Konflik ini menandai tenggelamnya negara-negara penganut Marxisme-Leninisme akibat arus besar demokratisasi di wilayah Eropa pasca-bubarnya Uni Soviet.

Hasil dari konflik Balkan tahun 1991 hingga 1995 yang berdarah-darah memunculkan tujuh negara di bekas negara sosialis yang didirikan Jozip Bros Tito: Serbia, Kroasia, Bosnia, Hercegovina, Slovenia, Makedonia, Montenegro dan Kosovo.

Konflik Balkan yang sejatinya baru benar-benar berakhir sembilan tahun lalu, setelah pasukan Serbia menyerah pada pasukan NATO dengan hasil kemerdekaan bagi Kosovo dan Serbia pada 17 Februari 2008.