Kota Kecil Catalonia Ini Sudah 350 Tahun "Merdeka" dari Spanyol

BARCELONA, KOMPAS.com - Di saat seluruh Catalonia saat ini tengah tegang menanti kelanjutan nasib akibat deklarasi kemerdekaan, hal yang berbeda terjadi di kota kecil ini.

Di kota Llivia, deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol dirayakan amat meriah di alun-alun kota tanpa khawatir adanya tindakan tegas dari kepolisian Spanyol.

Penduduk Llivia boleh saja baru merayakan kemerdekaan dari Spanyol pada 1 Oktober lalu, tetapi sebenarnya secara fisik kota ini sudah "merdeka" dari Spanyol selama beberapa abad.

Kota dengan luas sekitar 13 kilometer persegi ini memiliki keunikan secara georgrafis akibat Perjanjian Pyrenees pada 1659 hasil dari perang antara Spanyol dan Perancis yang terjadi lebih dari dua dekade di masa itu.

Baca juga : Spanyol Gelar Pemilu Catalonia, Kubu Pro-Kemerdekaan Mengecam

Sesuai perjanjian itu, hanya "pedesaan" yang akan diserahkan Spanyol kepada Perancis. Nah, Llivia saat itu sudah dianggap sebagai kota sehingga tetap berada di bawah kekuasaan Spanyol, khususnya wilayah Catalonia.

Alhasil, selama lebih dari 350 tahun, kota Llivia benar-benar "terkunci" sebagai daerah kantung Spanyol atau enclave di wilayah Perancis.

Artinya, kota Llivia secara administrasi merupakan wilayah Spanyol atau Catalonia tetapi sepenuhnya dikelilingi wilayah Perancis.

Saat ini, satu-satunya penghubung Llivia dengan Catalonia adalah sebuah jalan raya N-154 sepanjang kurang dari empat kilometer yang menghubungkan Llivia dengan kota Spanyol terdekat, Puigcerda, dua jam berkendara dari Barcelona.

"Polisi Spanyol tak akan pernah melintasi perbatasan Perancis untuk mencegah warga kota menentukan nasibnya," kata wali kota Llivia, Elies Nova.

Dikelilingi wilayah Perancis memberikan Llivia keuntungan tersendiri terutama saat memberikan suara dalam referendum yang dianggap ilegal oleh Pemerintah Spanyol.

Baca juga : Dilema Polisi Catalonia: Patuhi Titah Raja atau Puigdemont

Di hari referendum digelar, saat secara misterius koneksi internet di Llivia putus, wali kota memutuskan untuk menggunakan sambungan internet Perancis sehingga pemungutan suara bisa terus berlangsung.

Demikian dijelaskan Laurent Leygue, wali kota Estavar yang bertetangga dengan Llivia.

"Sebagai langkah antisipasi, mereka bahkan membawa kartu-kartu suara ke wilayah Perancis untuk dihitung," kata Leygue.

AFP PHOTO/LLUIS GENE Massa pendukung pro-kemerdekaan Catalonia menggelar demo di Barcelona, Spanyol, pada 21 Oktober 2017. Mereka menyerukan pembebasan dua orang pimpinan Catalonia yang ditahan pihak Madrid.

"Kondisi ini bisa diterangkan oleh sejarah unik kota ini. Warga membutuhkan sebuah rasa memiliki, khususnya setelah (masa pemerintahan) Franco," kata Marc Delcor, direktur museum Llivia.

Franco yang dimaksud Delcor adalah diktator Jenderal Francisco Franco yang kematiannya pada 1975 membuka jalan demokrasi di Spanyol.

Sehingga, tak heran jika dukungan untuk merdeka dari Spanyol amat kuat di Llivia.

Baca juga : Kejaksaan Spanyol Bidik Aktor Intelektual Pro-Kemerdekaan Catalonia

Di hari referendum warga Llivia menunjukkan dukungannya untuk lepas dari Spanyol. Sebanyak 561 dari 591 suara sah menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan.

Para pendukung kemerdekaan di Llivia bahkan memecahkan rekor dunia Guinness saat menyalakan 82.000 batang lilin untuk membentuk Estelada, bendera Catalonia merdeka, sebelum referendum digelar.

Llivia juga bertetangga dengan wilayah Perancis dan Andorra yang  berbahasa Catalan.

Juru bicara Unitat Catalana, sebuah partai yang mewakili minoritas Catalan di Perancis, Brice Lafontaine mengatakan, partai itu sudah bertemu dengan pemimpin Catalonia Carles Puidgemont pada Agustus lalu.

"Saya sudah mengatakan kepada beliau, jika kemerdekaan tiba maka kami akan membantu para pemimpin Catalonia dengan berbagai bantuan," ujar Lafontaine.

Baca juga : Spanyol Bubarkan Parlemen Catalonia dan Ambil Alih Pemerintahan

Partai Unitat Catalana juga tengah berjuang untuk mendapatkan otonomi lebih besar dari pemerintahan Paris.

"Warga Catalonia Perancis tidak mencari kemerdekaan, kami hanya ingin kebudayaan kami diakui," ujar Lafontaine.