Spanyol Gelar Pemilu Catalonia, Kubu Pro-Kemerdekaan Mengecam

MADRID, KOMPAS.com – Setelah membubarkan pemerintahan regional Catalonia pimpinan Carles Puigdemont, pemerintah Spanyol menjadwalkan pemilu di wilayah itu pada Desember 2017.

Madrid mempersilakan Puigdemont untuk ikut dalam pemilihan baru anggota parlemen di wilayah itu pada Desember nanti, seperti dilaporkan BBC, Sabtu (28/10/2017).

Pemerintah Spanyol telah membekukan status otonomi khusus Catalonia dan memecat Puigdemont dan wakilnya, serta belasan petinggi lainnya, termasuk pemimpin parlemen provinsi tersebut.

Langkah tegas Madrid itu dilakukan setelah mayoritas anggota parlemen regional Catalonia memilih untuk merdeka dari Spanyol.

Sebelumnya, Puigdemont menyerukan sikap "oposisi demokratis" atau perlamawanan secara damai terhadap sikap pemerintah pusat yang mengambil alih pemerintahan di wilayah tersebut.

Baca: Parlemen Catalonia Deklarasikan Kemerdekaan dari Spanyol

Dia juga mengecam pembekuan status otonomi khusus wilayahnya. Puigdemont bahkan berjanji akan terus "bekerja untuk membangun negara yang merdeka".

Spanyol dicengkeram krisis politik sejak Catalonia menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober lalu, yang digelar oleh pemerintahan separatis Puigdemont.

Aksi referendum menentang keputusan Mahkamah Konstitusi Spanyol yang memutuskan bahwa upaya referendum itu sebagai tindakan ilegal.

Pemerintah Catalonia menyatakan, dari 43 persen pemilih yang terlibat dalam pemilihan, 90 persen mendukung kemerdekaan.

Dan Jumat (27/10/2017), parlemen wilayah itu menyatakan kemerdekaan, dan Madrid langsung menanggapinya dengan menyatakan bahwa tindakan itu melanggar hukum.

Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy kemudian mengumumkan pembubaran parlemen Catalonia dan memecat Puigdemont sebagai pimpinan wilayah otonomi Catalonia.

Baca: Catalonia Deklarasikan Kemerdekaan, Spanyol Gunakan "Artikel 155"

Dia juga memerintahkan segera digelar pemilihan anggota parlemen baru di wilayah itu.

Pada Sabtu (28/10), Pemerintah Spanyol menghapus status otonomi khusus Catalonia dan mengambil alih fungsi pemerintahan di wilayah itu.

Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria, ditunjuk sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengendalikan Catalonia.

AFP PHOTO/PIERRE-PHILIPPE MARCOU Warga menggunakan kendaraan sepeda motor menggelar demo sambil membentangkan bendera Spanyol dalam demo menyerukan persatuan di Barcelona, Sabtu (28/10/2017).

Sementara, juru bicara pemerintah pusat di Madrid, Inigo Mendez de Vigo, mengatakan, Puigdemont berhak melanjutkan karir politiknya setelah dipecat dari jabatannya semula, asal saja dia bersedia ikut dalam pemilihan anggota parlemen yang baru.

"Saya yakin jika Puigdemont ikut dalam pemilihan ini, dia bisa menjalankan peran sebagai oposisi demokratis," katanya, seperti dikutip Reuters.

Baca: Puigdemont Nyatakan Perlawanan Damai terhadap Madrid

Sebelum Madrid mengambil alih pemerintahan Catalonia, wilayah ini memiliki pemerintahan yang mandiri.

Mereka memiliki parlemen, kepolisian, dan badan penyiar publik, serta pemerintah dan presiden sendiri.  Saat ini, semua kewenangan itu dibekukan.

Selain itu, wilayah itu memiliki berbagai kewenangan lebih di bidang kebudayaan, lingkungan hingga komunikasi, transportasi, perdagangan serta keamanan publik.

Namun demikian, masalah kebijakan luar negeri, angkatan bersenjata, dan kebijakan fiskal tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di Madrid.