Spanyol Tak Berikan Pilihan, Catalonia Tetap Ingin Merdeka

CATALONIA, KOMPAS.com - Wakil Presiden wilayah Catalonia, Oriol Junqueras, mengklaim pemerintah Spanyol tidak memberikan mereka "pilihan apapun" sehingga deklarasi "republik baru" harus dilakukan.

Seperti dikutip dari Independent, Kamis (26/10/2017), menurutnya, koalisi partai yang berkuasa di pemerintahan Catalonia akan bekerja untuk membangun sebuah "republik baru".

Junqueras mengatakan, partainya yang menguasai separuh kursi partai penguasa di Catalonia, "sedang bekerja untuk pembentukan sebuah republik baru" untuk wilayahnya.

Hal itu dilakukan karena mereka memiliki "mandat demokratis" menyusul referendum pada awal Oktober ini. 

Sementara itu, pemerintah Spanyol menilai referendum itu ilegal sehingga mengirimkan sejumlah polisi pengamanan untuk menghentikan pemungutan suara.

Baca: Referendum Catalonia, 337 Warga dan 11 Aparat Jadi Korban Kekerasan 

Petugas menembaki massa dengan peluru karet dan memukuli para pemilih saat memasuki tempat pemungutan suara pada 1 Oktober 2017.

Hampir 900 orang terluka dalam kekerasan itu. Pada akhirnya, 92 persen suara dari total 43 persen pemilih memilih untuk merdeka dari Spanyol.

Namun, Presiden Regional Catalonia, Carles Puigdemont, mengumumkan akan menunda deklarasi kemerdekaan, yang semula direncanakan seminggu setelah pemungutan suara.

Penundaan itu terkait langkah negoisasi yang tengah ditempuh dengan pemerintah Spanyol.

Dalam sebuah pidato di televisi, Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, mengatakan tidak ada referendum di Catalonia.

Penduduk setempat telah ditipu untuk mengambil bagian dalam pemungutan suara yang ilegal.

Dia mendukung aksi petugas terhadap referendum tersebut. Raja Spanyol, Felipe VI, juga menyuarakan ketenangan dan persatuan atas tindakan separatis yang menunjukkan ketidaksetiaan.

Baca: Catalonia Ancam Pembangkangan Sipil Besar-besaran

Pada September lalu, Mahkamah Konstusi di Madrid memutuskan referendum Catalonia adalah ilegal, karena melanggar ketentuan dalam konstitusi.