Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peduli Rohingya, AS Pertimbangkan Beri Sanksi ke Myanmar

Kompas.com - 24/10/2017, 16:38 WIB
Agni Vidya Perdana

Penulis

WASHINGTON, KOMPAS.com - Amerika Serikat tengah mempertimbangkan mengambil langkah dan sikap atas perlakuan Myanmar terhadap kaum Muslim Rohingya.

"Kami mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas apa yang terjadi di Rakhine, Myanmar. Atas tindak kekerasan, penganiayaan yang dirasakan masyarakat Rohingya dan lainnya,” tulis Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya, Senin (23/10/2017).

"Adalah penting pada siapapun individu maupun kelompok yang berkaitan atas tindak kekejaman itu, termasuk tokoh yang berperan, agar bertanggung jawab," lanjut pernyataan tersebut.

Baca juga : Kanada Kirim Utusan ke Myanmar, Tingkatkan Bantuan Rohingya

Muslim Rohingya meninggalkan Myanmar dalam jumlah besar sejak akhir Agustus lalu, ketika serangan gerilyawan memicu respons tegas dari pihak militer.

Mereka yang melarikan diri menuduh pasukan keamanan melakukan pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan.

Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, Rabu (18/10/2017) mengatakan, AS beranggapan pemimpin militer Myanmar turut bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang dialami minoritas Rohingya hingga membuat mereka melarikan diri ke negara-negara tetangga, seperti Banglades.

Pernyataan Departemen Luar Negeri AS tersebut disampaikan menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump awal bulan depan untuk menghadiri KTT ASEAN di Manila.

Pernyataan itu menjadi respon AS paling keras sejak krisis Rohingya terjadi. Meskipun belum sampai pada menerapkan sanksi seperti penangguhan ekonomi yang lebih luas.

Sejumlah kritik memang sempat tertuju pada pemerintahan Trump yang dinilai terlalu lamban dalam merespon krisis Rohingya.

"Kami masih mencari kemungkinan mekanisme yang bisa dilakukan sesuai dengan undang-undang di AS," tulis pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

Baca juga : Tak Hanya Myanmar, Warga Dunia Pun Gagal Lindungi Rohingya

Langkah-langkah yang telah diambil di antaranya mempertimbangkan kembali izin masuk ke AS bagi para perwira militer Myanmar serta membatasi unit dan petugas bantuan AS di wilayah utara Rakhine.

"Kami bersama dunia internasional juga tengah berusaha mendesak Myanmar agar membuka akses tanpa batas ke wilayah yang relevan, untuk tim pencari fakta PBB, organisasi kemanusiaan, juga media," lanjut pernyataan yang dikutip Reuters.com.

Sebagai tambahan, Washington sedang berkonsultasi untuk mencari opsi pertanggungjawaban lain di PBB, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta lembaga-lembaga lainnya.

Hukuman khusus juga sedang dibahas bagi para petinggi yang dianggap bertanggung jawab atas krisis tersebut.

Bisa dengan pembekuan aset maupun pelarangan bagi warga AS bekerja sama bisnis dengan mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com