Kompas.com - 22/10/2017, 00:33 WIB
EditorAmir Sodikin

MADRID, KOMPAS.com - Pembubaran pemerintah Catalonia dan pengambilalihan pemerintahan Catalonia oleh Spanyol, serta rencana dilangsungkannya pemilihan sela bisa jadi menawarkan cara untuk meredakan ketegangan sekarang ini yang begitu gawat.

Namun, banyak hal juga menunjukkan bahwa strategi semacam itu belum tentu bisa memberikan solusi yang nyata untuk menyelesaikan krisis. Demikian ditulis oleh James Badcock dari BBC News. 

James Badcock memaparkan, partai sayap kiri CUP telah mengisyaratkan untuk memboikot pemilihan sela wilayah itu. Pihak-pihak pro-kemerdekaan lainnya mungkin akan melakukan hal yang sama.

Protes jalanan besar-besaran terhadap segala bentuk pemerintahan langsung Madrid juga kemungkinan besar akan terjadi.

Baca juga : Krisis Meningkat, Spanyol Akan Ambil Alih Pemerintahan dan Pecat Pemimpin Catalonia

Pemimpin Catalonia, Carles Puigdemont, berjanji untuk mengadakan pemungutan suara formal di parlemen Catalonia mengenai kemerdekaan jika Spanyol mengaktifkan Pasal 155 Konstitusi.

Jika deklarasi kemerdekaan disetujui parlemen, pihak-pihak pro-kemerdekaan dapat memperlakukan pemilihan umum sebagai pemilihan majelis konstituen untuk membentuk sebuah republik baru, tahap lanjut yang ditetapkan dalam peta jalan pro-kemerdekaan.

AFP Tokoh Kunci Pro dan Kontra Kemerdekaan Catalonia
Dengan asumsi keterlibatakan semua pihak, para pemilih akan dianggap memperlakukan pemilu sebagai pemungutan suara mengenai kemerdekaan secara de facto. Jika hasilnya kembali dimenangkan separatis, sulit untuk membayangkan bagaimana konflik ini akan berakhir.

Apa yang akan terjadi pada para pemimpin Catalonia?

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa krisis tersebut menampakkan kemunafikan Barat, yang mendukung sejumlah gerakan separatis tapi menolak gerakan separatis lain.

Dia mengatakan bahwa negara-negara Barat mendukung kemerdekaan Kosovo dari Serbia -sekutu Rusia- tapi tidak bersikap yang sama untuk Catalonia atau untuk Kurdistan Irak.

Baca juga : Pemerintah Spanyol Segera Berlakukan Artikel 155 terhadap Catalonia

Dia juga mengingatkan banyak negara menentang aneksasi Rusia atas Krimea dari Ukraina pada tahun 2014, yang mengakibatkan sanksi internasional terhadap Rusia.

Apa yang terjadi di Catalonia?

Pada Sabtu (21/10/2017) ini PM Mariano Rajoy menegaskan bahwa Spanyol memulai proses pengambil-alihan pemerintahan Catalonia oleh Madrid dengan mengaktifkan pasal 155 konstitusi.

Pemimpin Catalonia mengatakan jika Spanyol melanjutkan 'represi,' parlemen daerah tersebut akan memilih untuk secara resmi mengumumkan kemerdekaannya.

AFP Linimasa Perjuangan Kemerdekaan Catalonia
Banyak kalangan khawatir gerakan terbaru ini bisa memicu kerusuhan lebih lanjut menyusul demonstrasi besar-besaran sejak sebelum dan selama referendum 1 Oktober.

Mahkamah Agung Spanyol menetapkan bahwa referendum tersebut ilegal dan melanggar konstitusi, dan menyebutkan bahwa Spanyol tidak dapat dibagi.

Pasal 155 konstitusi, yang ditetapkan tiga tahun setelah kematian diktator Jenderal Francisco Franco pada tahun 1975, memungkinkan Madrid untuk memaksakan pengambil-alihan pemerintahan suatu daerah otonomi jika terjadi sebuah krisis, dan pasal tersebut belum pernah diterapkan sebelumnya.

Baca juga : Kelompok Pro-Kemerdekaan Catalonia, Serukan Penarikan Uang dari Bank

Apa yang terjadi sekarang?

Xavier Arbós, pakar konstitusi di Universitas Barcelona, mengatakan: "Kami sama sekali tidak tahu tindakan apa yang dapat diambil pemerintah Spanyol. Kami tidak tahu bagaimana pengaruhnya nanti terhadap kekuasaan pemerintah Catalonia."

Senat Spanyol yang dikuasai oleh partai berhaluan konservatif pimpinan PM Rajoy, Partai Populer (PP) dan sekutu-sekutunya, kemudian akan harus menyetujui daftar itu.

Massa pendukung pro-kemerdekaan Catalonia menggelar demo di Barcelona, Spanyol, pada 21 Oktober 2017. Mereka menyerukan pembebasan dua orang pimpinan Catalonia yang ditahan pihak Madrid. AFP PHOTO/LLUIS GENE Massa pendukung pro-kemerdekaan Catalonia menggelar demo di Barcelona, Spanyol, pada 21 Oktober 2017. Mereka menyerukan pembebasan dua orang pimpinan Catalonia yang ditahan pihak Madrid.
Analis mengatakan Pasal 155 tidak memberi kewenangan pada pemerintah untuk sepenuhnya membekukan otonomi, dan tidak dapat menyimpang dari daftar langkah yang ditetapkan.

Setelah referendum 1 Oktober, pemimpin Catalonia Carles Puigdemont menandatangani deklarasi kemerdekaan, namun segera menangguhkannya untuk memungkinkan perundingan.
Dia memperingatkan status penangguhan itu bisa berubah.

Baca juga : Dua Tokoh Kemerdekaan Catalonia Dijebloskan ke Bui

"Jika dianggap tepat, Parlemen Catalonia dapat melanjutkan untuk melakukan pemungutan suara pada deklarasi kemerdekaan formal," katanya.

Tapi jika Madrid mengambil alih keuangan daerah atau departemen kepolisian, atau membubarkan parlemen daerah Catalonia, pemungutan suara semacam itu akan jadi pelik pelaksanaannya. Betapa pun, konstitusi tidak menetapkan batasan waktu tentang proses itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.