"Tak Hanya Myanmar, Warga Dunia Pun Gagal Lindungi Rohingya"

NEW YORK, KOMPAS.com - Pemerintah Myanmar gagal memenuhi kewajiban internasionalnya untuk melindungi etnis Rohingya dari kekejaman yang terjadi di Rakhine.

Pernyataan itu dilontarkan dua penasihat khusus Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Rabu waktu setempat (18/10/2017), seperti yang dilansir kantor berita AFP.

Penasihat Khusus Pencegahan Genosida PBB, Adama Dieng, dan Penasihat Khusus Perlindungan PBB, Ivan Simonovic, juga menyebut Myanmar gagal mengatasi krisis kemanusiaan.

Myanmar dianggap gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional kendati telah diperingatkan oleh PBB.

Baca: Menlu Sebut Bantuan ASEAN untuk Rohingya Telah Diberikan Pekan Lalu

"Myanmar gagal melindungi masyarakat Rohingya dari kejahatan yang keji."

"Masyarakat internasional juga sama-sama gagal dalam tanggung jawabnya menghadapi persoalan ini," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Sejak akhir Agustus 2017 lalu, lebih dari 500.000 etnis Rohingnya melarikan diri dari serangan tentara Myanmar di negara bagian Rakhine.

PBB mengecam penyerangan itu dan menyebutkan sebagai upaya pembersihan etnis.

Baca: Myanmar: Tak Ada Pembersihan Etnis Rohingya

Dewan Keamanan PBB meminta Myanmar mengakhiri operasi militer di Rakhine, dan memberikan akses kepada pekerja kemanusiaan ke sana.

Myanmar pun diminta membiarkan para pengungsi Rohingya kembali dengan selamat.

Namun, tidak ada tindak lanjut dari DK PBB kepada Myanmar, misalnya dalam bentuk penjatuhan sanksi.

"Sekali lagi, kegagalan kita untuk menghentikan kejahatan yang kejam membuat kita juga terlibat dalam kejahatan itu," ujar para penasihat khusus PBB.

Pihak berwenang Myanmar selama ini berdalih, operasi militer di Rakhine bertujuan membasmi kelompok teroris yang sebelumnya menyerang pos polisi pada akhir Agustus lalu.