Uni Eropa Siap Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Korut

LUKSEMBURG,  KOMPAS.com - Para menteri luar negeri Uni Eropa (UE) mengadakan pertemuan dengan tujuan untuk menyetujui paket sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut) terkait dengan kengototan negara itu untuk melakukan uji coba nuklir dan rudal.

Dalam pertemuan di Luksemburg, Senin (16/10/2017), mereka antara lain direncanakan akan menyetujui pembatasan jumlah uang yang boleh dikirim pulang oleh pekerja Korut di luar negeri.

Landasannya, sebagian besar pendapatan warga Korut di luar negeri diperkirakan disalurkan untuk mendanai program nuklir negara itu.

Selain itu, sanksi baru diperkirakan akan mencakup penambahan nama-nama perusahaan dan individu yang masuk dalam daftar yang dicekal masuk ke negara-negara UE dan juga yang aset-asetnya dibekukan.

Baca: UE Perluas Sanksi terhadap Korut, Empat Orang Masuk Daftar Hitam

UE dilaporkan ingin menunjukkan diri bahwa organisasi itu memainkan peran penting bersama dengan Amerika Serikat ((AS) dalam mengisolasi Korut.

Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Federica Mogherina, mengatakan jalan solusi diplomatik lebih dikedepankan sekarang, khususnya setelah Presiden AS Donald Trump mengancam tidak akan mengesahkan kesepakatan nuklir internasional dengan Iran.

"Hari ini kita akan mengadopsi langkah-langkag baru yang tegas, sanksi-sanksi dengan sasaran jelas dan otonom, terhadap Korut, sebagai tambahan atas Resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Mogherina menjelang pertemuan Senin (16/10/2017) pagi waktu Luksemburg.

"Dan saya akan bertemu dengan menteri luar negeri Korut, Korea Selatan (Korsel) pekan depan untuk membicarakan langkah politik dan diplomatik, selain sanksi-sanksi."

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, mengatakan Presiden Trump ingin menyelesaikan konfrontasi dengan Korut melalui jalur diplomasi.

Baca: Washington Umumkan Sanksi terhadap Korea Utara

Dikatakannya, kombinasi sanksi dan diplomasi telah mewujudkan persatuan internasional -yang sebelumnya tidak pernah ada- dalam menghadapi program nuklir Korut.

Namun bulan lalu, Trump mengatakan kepada Tillerson agar tidak membuang-buang waktu melakukan perundingan dengan rezim pimpinan Kim Jong Un.